October 22, 2020

Amnesty Ingin Kapolri Cabut Telegram soal Penghinaan Presiden dan Pejabat

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid. (Foto: Instagram @pbakuinsmg)


Businesstoday.id, Jakarta – Kebebasan berpendapat dalam mengkritik pemerintah mulai digaungkan lagi oleh Polri. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid merespons surat Telegram Kapolri tentang pedoman pelaksanaan tugas fungsi reserse kriminal. Itu terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukum selama masa Darurat COVID-19.

“Aturan tersebut membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan kepolisian dan penegak hukum untuk bersikap represif. Padahal, di tengah kesusahan akibat situasi darurat kesehatan saat ini, warga seharusnya lebih dilindungi,” kata Usman dalam keterangan tertulis yang diterima RRI.co.id, Senin (6/4/2020).

“Atas nama penghinaan presiden dan pejabat negara, telegram itu berpotensi memicu pelanggaran kemerdekaan berpendapat, yang juga dijamin oleh Peraturan Internal Kapolri sebelumnya. Amnesty mendesak pihak berwenang untuk menarik surat Telegram tersebut !.”

Bahkan, kata Usman, bunyi surat Telegram Kapolri sangat bertentangan dengan rencana pemerintah untuk membebaskan 30 ribu tahanan demi menekan angka penyebaran COVID-19 di penjara.

“Ini akan memperburuk situasi penjara yang sudah sesak dan tidak higienis. Apalagi, ketika wabah ini belum berhasil dikendalikan,” tegas Usman.

Telegram itu justru dinilainya akan berpotensi meningkatkan jumlah orang yang masuk penjara atas tuduhan penyebaran berita palsu dan penghinaan terhadap presiden maupun pejabat negara.

“Dalam masa wabah Covid-19, banyak lapisan masyarakat merasa dirugikan. Itu termasuk berbagai kebijakan pemerintah yang sejak awal mengabaikan dampak negatif penyebaran wabah,” kata dia.

AII menilai, pelaksanaan Telegram itu akan membuat banyak orang yang semula berniat memberi pendapat, justru takut bersuara karena ancaman hukuman.

“Tanpa saran dan kritik, Pemerintah akan semakin kesulitan untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dalam menangani wabah,” ujar dia.

“Amnesty juga mendesak pemerintah untuk segera merevisi dan menghapus aturan-aturan yang dapat mengancam kebebasan berekspresi, terutama pasal-pasal karet yang terdapat dalam KUHP maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik.” (rri)


Leave a Reply

Your email address will not be published.