October 24, 2020

BI akan Beli Maksimal 25 Persen Target Lelang SBN dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. (Foto : Instagram @pwarjiyo)


Businesstoday.id, Jakarta – Bank Indonesia, dan kalangan perbankan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan penanganan wabah virus corona. Bank Indonesia akan membeli maksimal 25 persen dari target lelang Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Penerbitan SBN itu untuk menutup kebutuhan pembiayaan penanganan pandemi covid-19. Pihak bank juga diwajibkan beli SBN.

Seperti diketahui pemerintah menganggarkan kebutuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi corona dalam program stimulus fiskal dengan nominal mencapai Rp405,1 triliun. Khusus untuk bidang keuangan dan relaksasi kredit anggarannya sekitar Rp150 triliun.

Dalam keterangannya yang dikutip Minggu (19/4/2020), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, bank sentral nasional telah mendiskusikan dengan Kementerian Keuangan, sejumlah ketentuan pembelian SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Dari situ dipastikan, pembelian SBN oleh BI hanya sebagai sumber terakhir (last resource). Itu berarti pemerintah akan memaksimalkan dulu sumber-sumber dana yang ada, sebelum melibatkan BI.

Catatan yang ada menunjukkan, pemerintah masih memiliki sumber dana memadai untuk pembiayaan keadaan darurat. Antara lain, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari APBN. Lalu, Dana Abadi (endowment fund). Bisa juga program pinjaman dari lembaga internasional, seperti Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Bank Dunia.

Dengan begitu Perry mengungkapkan, keperluan Rp150 triliun dalam defisit fiskal pemulihan ekonomi itu dikeluarkan dulu dari sumber dana saat ini. Bila sumber-sumber dana itu sudah terpakai semua dan masih ada kekurangan pembiayaan, barulah pemerintah menerbitkan SBN di pasar perdana.

Untuk itu, aturan bank sentral nasional soal pembelian SBN pemerintah akan diubah. Pasalnya, aturan saat ini hanya memperbolehkan BI membeli SBN pemerintah di pasar sekunder. SBN yang dibeli merupakan kepemilikan surat utang yang dilepas asing ketika kondisi pasar keuangan nasional tak cukup kondusif.

Nantinya BI bisa membeli SBN berdenominasi rupiah di pasar perdana. Hanya, status BI merupakan penawar surat utang dengan harga yang tidak kompetitif (noncompetitive bidder). Artinya, penawaran BI tidak diperhitungkan dalam perhitungan harga, tapi hanya membeli dengan maksimum 25 persen dari target yang ingin dicapai pemerintah. Sisanya, dipenuhi oleh pasar.

Perry mengatakan bank nantinya juga diwajibkan ikut membeli SBN yang diterbitkan pemerintah. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan penanganan dampak pandemi corona bisa terpenuhi. Kompensasinya, BI mengeluarkan kebijakan peningkatan rasio penyangga likuiditas makropudensial (PLM) perbankan 200 basis poin (bps). Kebijakan ini membuat SBN yang dimiliki bank meningkat sekitar 2,0 persen dari himpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

“Dengan kenaikan PLM 200 bps ini, nantinya diwajibkan untuk dibelikan SBN yang diterbitkan pemerintah, bukan yang sudah ada. Jadi pembiayaan fiskal bisa terpenuhi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo. (emi)

Share this:


Leave a Reply

Your email address will not be published.