Budaya Pesisir, KKP Kembangkan Wisata Bahari Berbasis Desa

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono. (Foto : Instagram @kkpgoid)


Bisnispost.com, Jakarta – Berbagai upaya terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Salah satunya dengan mengembangkan pariwisata bahari berbasis desa.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono menegaskan Pengembangan Wisata Bahari berbasis desa perlu dilakukan mengingat pengelolaan wisata bahari dapat memberikan nilai tambah ekonomi melalui jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangannya, masyarakat didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku usaha dengan memanfaatkan jasa ekosistem kelautan dan perikanan.

“Program Dewi Bahari merupakan upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir dengan mengoptimalkan peran masyarakat berbasis desa dalam mendukung pengembangan wisata bahari berkelanjutan,” terang Aryo di Jakarta, Minggu (17/5/2020).

Aryo menambahkan, selain meningkatkan nilai tambah ekonomi pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat, Dewi Bahari juga bertujuan untuk memperbaiki ekosistem dan lingkungan.

“Selain itu juga untuk perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya pesisir,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jasa Kelautan (Jaksel), Miftahul Huda dalam Webinar “Sharing Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Desa” menjelaskan beberapa kriteria sebuah desa pesisir yang dapat dikembangkan sebagai lokasi Dewi Bahari, yaitu desa pesisir memiliki potensi daya tarik wisata (alam, buatan, budaya) dan potensi kunjungan wisata, mendapat dukungan dari pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas dasar, dan adanya komitmen dari kelompok masyarakat.

“Agar dapat ditetapkan sebagai lokasi Dewi Bahari, desa dapat mengusulkan ke KKP melalui Kepala Desa atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Penetapan lokasi Dewi Bahari juga dapat dilakukan melalui penunjukan suatu desa yang pernah mendapat bantuan pemerintah. Pada tahun 2016 hingga 2019, KKP melalui Direktorat Jaksel telah memberikan bantuan sarana prasaran wisata bahari di 46 kawasan,” jelas Huda.

Lebih lanjut, Huda menerangkan tahapan pengembangan Dewi Bahari terdiri dari perencanaan berbasis komunitas, pembinaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi/kemitraan, dan monitoring evaluasi. “Dengan adanya intervensi Dewi Bahari pada desa pesisir, kami berharap ada peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat desanya,” tutupnya.

Webinar yang bertujuan sebagai ajang diskusi dan pembelajaran pengembangan wisata bahari diikuti lebih dari 150 orang peserta dari berbagai daerah, instansi, komunitas, dan praktisi wisata bahari. Selain Direktur Jaskel, hadir narasumber lainnya yaitu WWF Indonesia sebagai lembaga yang terlibat mendampingi pengelola wisata (community based tourism), serta Raja Muda Petuanan Kataloka, Clungup Mangrove Conservation, dan Bangsring Underwater yang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan eko wisata berbasis masyarakat lokal dan potensi lokal. (pub)


WhatsApp chat