Ia mengatakan CRLG merupakan BUMN terbesar kedua di Negara berjuluk Tirai Bambu itu.
“Mereka mau berinvestasi di Kaltim. Menyangkut infrastruktur jalan tol, kereta api, dan bendungan. Ketiga ini minatnya. Mereka sudah berkeinginan,” kata Abu Helmi.
Dia menyebutkan keinginan BUMN China tersebut sejalan dengan peluang investasi Kaltim yang sangat terbuka dalam rangka membangun infrastruktur. Ada rencana pembangunan jembatan tol Balikpapan, jalan tol, rel kereta api, bendungan, dan normalisasi Sungai Karang Mumus Samarinda.
Baca Juga:
Mengupas Keterkaitan IHSG dan Tahun Politik: Analisis Ketua AAEI, David Sutyanto
Investor dan Analis Bersatu di Economic & Capital Market Outlook 2024
Investasi di Sektor Pembangunan Tak Boleh Ditunda agar Indonesia Jadi Negara Maju
Lebih rinci, Abu Helmi mengatakan jembatan tol Balikpapan nantinya yang akan menghubungkan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda. Kemudian rencana pembangunan tol Samarinda – Bontang sepanjang sekitar 94 kilometer. “Mereka antusias ingin berinvestasi di sini,” katanya.
Begitu juga untuk proyek pembangunan rel kereta api Kubar – Paser – PPU – Balikpapan sepanjang sekitar 180 kilemeter. Dulunya kegiatan ini ditangani PT Kereta Api Borneo. Bisa bekerja sama B to B (business to business). Pemerintah pusat, pemprov, dan pemkab akan membantu koordinasi fasilitasi pertemuan maupun mendukung koordinasi percepatan perizinan.
Untuk proyek bendungan Telake, Paser, mereka juga berminat. Untuk itu, disarankan melakukan langkah sama, yakni B to B dengan pihak perusahaan yang melaksanakan pembangunan bendungan.
“Terakhir untuk kegiatan normalisasi Karang Mumus Samarinda. Kita mendorong mereka berperan sebagai investor, bukan operator,” katanya.
Baca Juga:
Kasus Penggelapan Dana Nasabah Indosurya, Capai Rp196 Miliar, Begini Penjelasannya
Finalisasi Pabrik Battery Cell, Menteri Bahlil Ungkap Indonesia Naik Kelas Jadi Pemasok Utama
Begini Kisah Fara Luwia yang Sukses Raih Dana Investasi dari AS Hampir Rp190 Miliar
Sebagai penunjang, Pemprov Kaltim akan mendampingi investor China tersebut untuk memperoleh data dan percepatan investasi perizinan untuk kemudahan berusaha.
Sebagai langkah awal, mereka diarahkan mendatangi perangkat daerah terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Jalan Tol, Bendungan, maupun Karang Mumus. Sedangkan untuk kereta api disarankan menghubungi Dinas Perhubungan dan Bappeda untuk ketersedaiaan datanya. (aru)
