November 27, 2020

Fiskal Ekspansi Konsolidatif RAPBN 2021 Harus Bangkitkan Ekonomi

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah. (Foto : dpr.go.id)


Bisnispost.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta pemerintah merancang kebijakan fiskal ekspansi-konsolidatif dalam merumuskan RAPBN 2021 agar memiliki dampak dalam membangkitkan ekonomi.  Untuk memastikan kebijakan tersebut berdampak optimal maka desain RAPBN 2021 harus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul pada tahun 2021 dan berhasilnya capaian target ekonomi pada tahun 2020. 

“Disiplin fiskal dibutuhkan karena pemulihan ekonomi memerlukan kredibilitas APBN,” ujar Said melalui siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (20/7/2020). Untuk itu, lanjut Said, struktur APBN harus berani ekspansif. Karena, ruang fiskal bisa diperluas dengan dukungan kebijakan utang yang dinaikan, dari 34 persen menjadi 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dan defisit fiskal pada kisaran 5,2 persen. 

“Target pertumbuhan ekonomi 5 persen sebagaimana yang menjadi target Pemerintah harus disokong dengan ruang fiskal yang lebih longgar dari tahun ini,” saran Said. Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, perekonomian Indonesia masih penuh tantangan besar pada 2021 nanti. Pasalnya, pandemi Covid-19 masih menghantam perekonomian global, termasuk perekonomian nasional.  

Kondisi tersebut, menurut Said menyebabkan sektor privat terpuruk. Dengan terpukulnya sektor riil maka otomatis belanja Pemerintah menjadi andalan. “Walaupun situasi tahun depan kemungkinan besar tantangannya tidak seberat tahun ini, namun tahun 2021 tetap membutuhkan dukungan besar kebijakan fiskal,” terang Said.

Anggota Komisi XI DPR RI ini lalu mengidentifikasi 5 tantangan yang harus dihadapi pada 2021. Pertama, keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam tahun 2020, menjadi prasyarat dalam menyusun kebijakan RAPBN Tahun 2021.  Salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan adalah efektifitas penggunaan anggaran yang sudah dialokasikan.

Untuk itu, Pemerintah perlu memperbaiki realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid 19 yang masih rendah. Adapun realisasi per 1 Juli 2020 masih sebesar Rp 127,4 triliun atau setara dengan 18,3 persen dari alokasi total dukungan fiskal penanganan Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. 

Pemerintah harus meminimalisir setiap kendala yang dihadapi selama Semester I tahun 2020, sehingga akselerasi dan optimalisasi penyerapan anggaran pada Semester II 2020 bisa lebih baik.  “Belanja tahun 2020 harus menunjukkan hasil yang menjadi sasarannya, terutama mampu menggerakkan sektor riil, setidaknya pada level UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berkontribusi sebesar 60 persen PDB kita,” tegas Said.

Kedua, soliditas dan sinergi otoritas fiskal dan moneter harus tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program PEN. Salah satunya adalah memastikan kebijakan berbagi beban (burden sharing) antara Pemerintah dan BI untuk memenuhi kebutuhan anggaran barang publik (public goods) dan barang non-publik (non-public goods), terlaksana secara adil, transparan dan berkelanjutan. (dpr)