Gyeongmin Roh, Environment, Social and Governance General Manager Korindo Gruop dalam kunjungannya ke Kantor LKBN ANTARA Jakarta, Senin (15/1/2020), menjelaskan kampanye negatif itu telah berlangsung sejak 2016.
“Serangan NGO (LSM) sejak September 2016 terutama soal pembakaran lahan di mana Mighty Earth dan beberapa NGO lingkungan mulai menyebut kami membakar hutan untuk buka lahan sawit di Papua dan Maluku,” katanya.
Selain tuduhan pembakaran hutan, Roh mengaku LSM itu juga memberikan tudingan hingga masalah deforestasi serta perusakan hak masyarakat sekitar.
Baca Juga:
Mengupas Keterkaitan IHSG dan Tahun Politik: Analisis Ketua AAEI, David Sutyanto
Investor dan Analis Bersatu di Economic & Capital Market Outlook 2024
Investasi di Sektor Pembangunan Tak Boleh Ditunda agar Indonesia Jadi Negara Maju
Menurut Roh, butuh waktu lebih dari tiga tahun bagi perusahaan untuk mengatasi tuntutan tersebut hingga ada hasil investigasi yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melakukan aksi pembakaran hutan.
“Saat ini isu yang penting bagi kami adalah bagaimana kami memenuhi kewajiban kepada pemerintah dan masyarakat yaitu kebun plasma,” katanya.
Roh menuturkan perusahaan wajib mengalokasikan 20 persen lahan kepada masyarakat sekitar namun kesulitan untuk merealisasikannya karena dihambat isu negatif.
LSM kerap memantau pembukaan lahan baru lewat satelit sehingga terkadang mendatangi masyarakat untuk memberikan informasi yang menghasut.
Baca Juga:
Kasus Penggelapan Dana Nasabah Indosurya, Capai Rp196 Miliar, Begini Penjelasannya
Finalisasi Pabrik Battery Cell, Menteri Bahlil Ungkap Indonesia Naik Kelas Jadi Pemasok Utama
Begini Kisah Fara Luwia yang Sukses Raih Dana Investasi dari AS Hampir Rp190 Miliar
“Itu isu yang paling besar. Padahal kami sudah mendapat izin usaha tapi tidak bisa melakukan ekspansi,” katanya.
Korindo baru mengelola 57 ribu hektare lahan sawit dari total 125 ribu hektare konsesi yang dimiliki perusahaan.
Perusahaan juga wajib membangun kebun plasma sebanyak 15 ribu hektare namun hingga akhir tahun ini kemungkinan baru sampai 4.500 hektare karena dibayangi kampanye negatif.
“Potong sepohon saja disebut deforestasi atau perusakan lingkungan, makanya kami tidak bisa ekspansi,” katanya.
Baca Juga:
Perluas Ekspor ke 100 Negara, Ini Dana yang Disiapkan Toyota untuk Investasi di Indonesia
Kepentingan Negara Bukan Hanya Investasi, tapi Juga Keselamatan dan Ketertiban Rakyat
Jokowi Lantik Anggot Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi
Roh mengatakan selain kampanye negatif dari LSM, bisnis kelapa sawit memang tengah mengalami perlambatan karena penolakan Uni Eropa.
Meski produksi kelapa sawit Korindo masih seluruhnya diserap dalam negeri, Roh menyebut serapan terus melambat.
“Masalah penolakan sawit dari Eropa memberikan dampak bagi bisnis kelapa sawit mana pun termasuk kami,” katanya.
Ia berharap bisnis bisa membaik. (aij)
