Businesstoday.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta industri yang mendapatkan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi. Dengan demikian, pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Hal tersebut diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai penyesuaian harga gas untuk industri dan bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/32020).
“Saya minta evaluasi dan monitoring secara berkala harus dilakukan terhadap industri-industri yang diberikan insentif. Harus ada disinsentif, harus ada punishment jika industri tidak memiliki performance sesuai yang kita inginkan,” kata Jokowi.
Kepala Negara mengatakan industri yang diberi insentif harus mampu meningkatkan kapasitas produksinya dan meningkatkan investasi barunya. Mereka juga harus mampu meningkatkan efisiensi proses produksinya sehingga produknya menjadi lebih kompetitif, serta harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Sementara itu, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan insentif berupa penurunan harga gas bagi industri bisa dijalankan jika pemerintah mengurangi subsidi BBM dan listrik.
Menurut dia, insentif harga gas rendah juga merupakan bentuk subsidi kepada industri. Itu akan sangat memengaruhi keberlangsungan APBN ke depan.
“Skenario ini hanya bisa jalan bila ada kompensasi. Harus ada penurunan subsidi di sektor BBM. Untuk listrik berarti juga akan ada pengurangan subsidi. Ini semua perlu dilakukan subsequencing yang sangat hati-hati,” ujar Sri Mulyani. (fin)
