November 26, 2020

Kementerian PUPR Dorong Program Sarhunta di Wilayah KSPN

Dirjen Perumahan, Khalawi Abdul Hamid. (Foto : pu.go.id)


Bisnispost.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di sejumlah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Program ini merupakan kegiatan bedah rumah untuk 2.750 unit rumah tidak layak huni agar bisa menjadi homestay yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke sejumlah lokasi pariwisata di Indonesia.

“Kami akan berupaya untuk merubah wajah rumah-rumah di daerah KSPN agar mampu menarik para wisatawan lokal maupun asing untuk datang melalui Program Sarhunta ini,” ujar Dirjen Perumahan Khalawi Abdul Hamid melalui siaran pers pada Minggu (28/6/2020).

Khalawi menerangkan, berdasarkan arahan Presiden kepada Menteri PUPR, Kementerian PUPR ditugaskan untuk mengembangkan KSPN untuk meningkatkan dan menggerakkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19. Pembangunan rumah swadaya bukan berupa spot-spot tapi harus berkelompok dan mampu merubah wajah gerbang masuk KSPN di Indonesia.

“Kami targetkan pembangunan homestay dapat selesai tahun ini dan melaksanakan pembangunan rumah swadaya dengan mengikuti protokol kesehatan,” terangnya.

Khalawi menjelaskan, pembangunan rumah melalui Program BSPS juga dilaksanakan untuk mengantisipasi meningkatnya wisatawan ke lokasi KSPN dan mendukung tatanan new normal di Indonesia. Beberapa lokasi KSPN yang akan menjadi tujuan fasillitasi pengembangunan dan pengembangan rumah swadaya antara lain Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang.

Menurut Khalawi, Program Sarhunta pada dasarnya merupakan rumah swadaya layak huni yang dimanfaatkan sebagian untuk disewakan kepada wisatawan dan/atau tempat usaha sebagai pendukung pariwisata berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan Sarhunta dibagi menjadi dua yakni pertama, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni sebagai Sarhunta serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni disepanjang koridor menuju lokasi pariwisata.

Jumlah bantuan yang akan disalurkan untuk program peningkatan kualitas tersebut sebesar Rp90 juta. Sedangkan yang kedua adalah pembangunan rumah baru, pembangunan kembali ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata dengan jumlah bantuan maksimal Rp180 juta. (inf)