December 3, 2020

Ketahanan Energi Nasional Indonesia Sudah Jebol, Begini Argumentasinya

Kementerian ESDM menyatakan, lahan pertambangan batubara yang dikelola‎ PT Tanito Harum dikembalikan ke negara. (Foto : arbi-icma.org)


Bisnispost.com, Jakarta – Panja RUU Minerba DPR baru dibentuk tgl 13 Febuari 2020, ternyata cukup 9 hari untuk membahas 938 DIM ( Daftar inventaris Masalah), pada akhir Febuari 2020.( jejak digital media bisa ditemukan)

Menurut UUD NRI 1945, kalau usulan UU itu oleh DPR, maka DIM harus disiapkan oleh Pemerintah dan DPD RI, serta dibahas bersama pada tingkat 1 dan pada tingkat 2 DPD tidak ikut.

Akan tetapi UU Minerba yang baru disahkan oleh Paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020, ternyata DPD belum pernah menyerahkan DIM sebagaimana dimaksud dalam UU nmr 12 tahun 2011 dirubah menjadi UU nmr 15 tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Menurut surat ketua komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto ke Pimpinan DPR dan Badan Legislasi DPR pada 20 Januari 2020 menyatakan bahwa RUU Minerba tidak memenuhi syarat carry over didalam prolegnas DPR RI 2019- 2024, karena RUU tersebut belum pernah dibahas satu pasal pun dan DIM pada DPR Periode 2014 – 2019, karena Pemerintah baru bisa menyerahkan DIM pada 25 September 2019, adalah 5 hari menjelang berakhirnya periode DPR RI 2014-2019.

Kewajiban Divestasi 51% bagi izin tambang modal asing sudah ada pada pasal 112 UU Minerba nomor 4 tahun 2009, detailnya diatur pada Peraturan Pemerintah nmr 1 tahun 2017.

Terkait pernyataan Maman Abdulrahman DPR Komisi VII bahwa tambang Tanito Harum korban UU Minerba sehingga terjadi PHK dan muncul tambang ilegal ada pendapat sesat.

Yang salah ada Menteri ESDM tidak taat menjalankan perintah pasal 75 UU Minerba nmr 4 thn 2009, seharusnya sejak awal sebelum kontrak berakhir, Menteri ESDM memerintahkan BUMN Tambang mengambil alih Tambang PT Tanito Harum, seperti kasus divestasi PT Freeport Indonesia.

Alasan Maman Abdulrahman bahwa BUMN tidak siap dan tidak minta serta tak mampu mengelola tambang PKP2B generasi pertama adalah pernyataan sesat sebagai wakil rakyat, karena ketika Meneg BUMN masih dijabat Rini Soemarno pada 31 Maret 2019 telah membuat surat pada Pemerintah cq Mensesneg utk memperjuangkan kepentingan BUMN Tambang dalam mengelola tambang PKP2B generasi pertama untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Sikap yang berbeda diperlihatkan oleh Erick Tohir yangg diduga konflik kepentingan dengan Boy Tohir CEO Adaro Energy. (Oleh : Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI, Center of Energy and Resources Indonesia)