December 1, 2020

Komisi X Desak Pemerintah untuk Siapkan Pemulihan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian. (Foto: Instagram @hetifah)


Bisnispost.com, Jakarta – Komisi X DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pemulihan Pariwisata mendesak Pemerintah agar segera menyiapkan pemulihan sektor pariwisata, setelah sekian lama terpuruk karena virus Corona. Pemerintah daerah juga dipertanyakan kesiapannya dalam memulihkan pariwisata jelang masa normal baru (new normal).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengemukakan hal ini saat memimpin rapat dengan Kemenparekraf, lima Pemerintah Provinsi yang pariwisatanya masuk super prioritas, dan Badan Otorita Borobudur, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). “Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pemulihan pariwisata memasuki new normal ini. Semua pihak memahami betul betapa besar dampak dari virus Corona bagi sektor pariwisata,” katanya.

Corona betul-betul menjadi musibah bagi sektor pariwisata. Butuh strategi pemulihan dan terobosan yang serius untuk mengangkat sektor pariwisata menjadi normal kembali. Apalagi, tambah politisi F-PG itu, pariwisata masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Bila tidak segera dipulihkan, ekonomi nasional juga terganggu.

“Pemerintah sendiri mulai menyosialisasikan beberapa kebijakan di era new normal. Tentu untuk membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik lainnya harus secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yang sebelumnya memang tidak ada. Sekarang, Pak Jokowi sudah meminta agar sektor pariwisata bisa segera berbenah dan bersiap diri menghadapi new normal,” ungkap legislator asal Kaltim ini.

Protokol kesehatan di masa pandemi ini sedang disiapkan untuk sektor pariwisata. Menparekraf sedang menyusun buku panduan pariwisata di masa pandemi ini. Tinggal yang menjadi pertanyaan, seberapa cepat pemulihan pariwisata yang dilakukan pemerintah. Respon pemulihan termasuk kondisi psikologis wisatawan asing dan masyarakat lokal juga sangat penting untuk didengar. (dpr)