November 25, 2020

Konflik Kepentingan, Skema Bank Jangkar sebagai Penyangga Likuiditas

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani. (Foto : Instagram @avi.aviliani)


Bisnispost.com, Jakarta – Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengkritik skema bank jangkar sebagai penyangga likuiditas. Menurut dia, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan pandemi virus corona masih memiliki celah.

Dalam teleconference, Jumat (15/5/2020), Aviliani menyoroti adanya konflik kepentingan antara bank peserta yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan likuiditas, serta bank pelaksana yang bisa klaim kebutuhan uang hingga seberapa besar. Yang menjadi perdebatan terkait penempatan dana yang berpindah tangan dari bank peserta kepada bank pelaksana.

“Ibaratnya itu jeruk makan jeruk, karena dia harus mengevaluasi bank juga. Itu sebenarnya tidak boleh. Ada conflict of interest, bank peserta harus mengevaluasi bank pelaksana,” kata Aviliani.

Oleh karena itu pemerintah harus membuat peraturan turunan, baik dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut. Dalam bahasa Aviliani, harus ada governance yang terjadi, supaya nanti bank peserta tidak ketiban risikonya. “Karena bisa jadi bank pelaksana hari ini bagus, sehat, diberikan likuiditas, besoknya bisa jadi tidak sehat.”

Regulasi turunan itu dapat bertanggung jawab kepada pelaksanaan penyaluran dana yang dipegang oleh bank peserta dan bank pelaksana. Jadi memang prinsip dasar dari PP, mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui anggaran pemerintah yaitu APBN, supaya terjadi stabilitas sistem keuangan.

Seperti sudah diberitakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menunjuk bank jangkar sebagai pemasok likuiditas pemerintah untuk disalurkan kepada bank yang membutuhkan dukungan likuiditas sebagai imbas restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dalam keterangan pers daring bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (11/5/2020), menyatakan hal itu masih dalam pembahasan. Hasil pembahasan itu nantinya dituangkan dalam surat keputusan bersama dan dalam nota kesepahaman. “Tentunya akan kami finalisasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.”

Wimboh Santoso menjelaskan, bank jangkar akan menjadi perantara dana yang disiapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan atas penjualan surat berharga negara (SBN) ke Bank Indonesia. Nantinya, bank yang likuiditasnya terganggu bisa mengajukan pinjaman kepada bank jangkar. (emi) #mediamelawancovid19