November 29, 2020

KPU Menyatakan Pilkada 2024 Bisa Mundur ke 2027, Maksudnya?

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra. (Foto : Liputan6.com)


Bisnispost.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum(KPU) RI menyatakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 akan dimundurkan ke 2027. Saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang menyiapkan regulasi Pilkada.

Menurut Komisioner KPU RI Ilham Saputra, pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Wacana yang belakangan muncul adalah keserentakan pilkada pada 2024 digeser untuk diterapkan 2027.

“Sepertinya akan diundur lagi pilkada dan pemilu serentaknya pada 2027,” kata Ilham melalui keterangan tertulisnya, usai Seminar Nasional “Mewujudkan Kualitas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Era New Normal”, Selasa (23/6/2020).

Ilham menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan pengunduran pilkada 2024. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memiliki rencana besar untuk menyerentakkan seluruh pemilihan umum.

“Saat ini DPR dan pemerintah sedang menggagas, merencanakan, atau merancang undang-undang bagaimana format pilkada dan pemilu yang kemudian tepat untuk kita semua,” ucapnya.

Hal itu dimulai lewat Pilkada Serentak 2015 dengan menyerentakkan pemilihan di 269 daerah. Kemudian dilanjutkan dengan 101 daerah pada Pilkada 2017 dan 171 daerah pada Pilkada 2018.

Sementara daerah yang seharusnya menggelar pilkada pada 2022 dan 2023, akan digeser ke tahun 2024. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah hingga 2024, pemerintah akan menunjuk pelaksana tugas dari jabatan pimpinan tinggi madya.

Berdasarkan UU Pilkada, Pilkada Serentak 2020 akan jadi gelaran terakhir sebelum Pemilu Serentak 2024. Kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat hingga 2024.

Kemudian pada tahun 2024, rencananya Indonesia untuk pertama kali akan menyerentakkan pilpres, pileg, dan pilkada.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di 270 daerah penyelenggara pilkada akan sama.

“Standar penerapannya itu sama, harus jaga jarak, harus ada handsanitaizer, harus pakai masker, dan seterusnya. Kita tidak membeda-bedakan,” tuturnya.

Arief menambahkan 270 daerah tersebut semua sudah terpapar virus Corona dan statusnya bisa berubah sewaktu-waktu. Ia pun enggan menerka-nerka situasi pandemi di wilayah-wilayah tersebut pada hari pemungutan suara pada 9 Desember.

“Yang hari ini zona hijau besok bisa langsung merah. Yang hari itu merah bisa juga besok langsung hijau,” ujarnya. (pol)