October 30, 2020

Lawan Jokowi, Gubernur se-Sulawesi Sepakat Terapkan Lockdown

Presiden terpilih 2019, Joko Widodo. (Foto : Instagram @jokowi)


Businesstoday.id, Makassar – Semua Gubernur yang berada di Pulau Sulawesi sepakat untuk menerapkan `lockdown` demi mencegah penyebaran virus corona yang kini sudah menjadi wabah atau pandemi. Meski dilarang oleh pemerintah pusat atau Presiden Jokowi, mereka tetap akan menerapkan isolasi terbatas tersebut.

Namun, yang dibatasi adalah hanya pergerakan orang, bukan barang dan jasa. Waktunya mulai pukul 18.00 sore hingga pukul 06.00 pagi.

Sementara itu, Presiden Jokowi berencana menerapkan langkah darurat sipil. Langkat tersebut untuk pembatasan pergerakan sosial berskala besar (Phsycal distancing), antara lain mudik Lebaran 2020.

Kesepatan isolasi terbatas di empat provinsi tercapat dalam Temu Wicara Gubernur Se-Sulawesi, Senin (30/3/2020). Temu wicara dipandu Sekretaris Jenderal Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) Prof Dr Aminuddin Ilmar dari Makassar.

“Jadi yang disepakati adalah isolasi terbatas untuk peredaran orang bukan untuk barang dan jasa. Waktunya mulai pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi,” ujar Prof Ilmar usai temu wicara via online tersebut.

Enam gubernur didampingi oleh kepala kepolisian daerah (kapolda) masing-masing. Para kapolda berjanji menindaklanjuti kebijakan lockdown ini agar benar-benar dijalankan.

“Sesuai arahan presiden bahwa karantina wilayah diserahkan kepada wilayah masing-masing untuk menentukan. Berdasarkan hal itu, dilakukan temu wicara dengan gubernur, kapolda, dandim, dan pangdam se-Sulawesi,” jelas Prof Ilmar.

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey yang juga Ketua BKPRS mengatakan, isolasi wilayah sangat penting untuk menyelamatkan warga masing-masing Covid-19.

“Dua kasus positif corona di Sulawesi Utara itu datang dari luar Sulawesi Utara. Itulah kita lakukan upaya pembatasan manusia ke Sulawesi Utara. Selama tiga pekan setelah kasus pertama,” jelas Olly.

Hanya saja, dia menegaskan bahwa yang perlu dibatasi hanya pergerakan manusia, bukan barang dan jasa. Sebab, kebutuhan bahan pokok di Sulut masih sangat tergantung pada daerah lain, terutama dari Sulsel.

“Gas Elpiji 3 kg di Sulut itu semuanya masih dari Makassar dan itu lewat darat. Jadi tidak bisa lakukan pembatasan barang. Karena dampaknya bisa lebih berbahaya dari corona. Jika rakyat lapar, itu lebih berbahaya,” jelas Olly.

Sebagai Ketua BKPRS, Olly juga berjanji akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan alokasi anggaran untuk Sulawesi dalam APBN-P untuk penanganan Covid-19. (law)


Leave a Reply

Your email address will not be published.