October 20, 2020

Masuk Ranah Hukum, Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka KSP Indosurya

KSP Indosurya diberikan waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur. (Foto : Instagram @indosuryafinance)


Bisnispost.com, Jakarta – Kasus gagal bayar dana nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP Indosurya Cipta senilai kurang lebih Rp 10 triliun memasuki babak baru, yakni penyidikan oleh aparat Kepolisian.

Saat ini, kasus KSP Indosurya telah ditangani oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus).

Tipideksus Bareskrim Polri akhirnya menetapkan status tersangka pada dua individu yang terlibat dalam kasus KSP Indosurya. Kedua tersangka ini dijerat pasal Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Secara umum, Pasal 46 UU 10/1998 mengatur tentang ancaman hukuman bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan, tanpa izin dari Bank Indonesia (BI).

Melalui Pasal 46 UU 10/1998, dua tersangka yang ditetapkan Tipideksus Bareskrim ini menghadapi ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara, apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, penetapan kedua tersangka ini berdasarkan dua alat bukti yang sudah dikantongi oleh para penyidik.

“Penyidik tidak sembarangan menetapkan tersangka pasti, sudah diperiksa dulu dan sudah dikumpulkan alat bukti,” kata Daniel kepada Katadata.co.id, Senin (4/5/2020).

Sayangnya, Daniel enggan mengungkapkan siapa identitas dua tersangka terkait kasus KSP Indosurya Cipta ini. Namun, menurut informasi yang beredar, kedua tersangka tersebut memiliki inisial HS dan SA. Inisial HS ini besar kemungkinan adalah Henry Surya, Ketua Pengurus KSP Indosurya.

Selain penetapan tersangka oleh Tipideksus Bareskrim Polri, kasus KSP Indosurya Cipta juga telah masuk ranah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Tercatat sejauh ini ada tiga permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah dikabulkan hakim.

Salah satunya, gugatan PKPU dari Freddy Kamsari dan Lydia Nurhayati Limpura selaku pemohon dengan nomor perkara 94/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Pada 23 April 2020, Hakim Pengadilan Niaga memutuskan menetapkan PKPU Sementara terhadap termohon, yakni KSP Indosurya paling lama 45 hari sejak putusan a quo diucapkan.

Ini artinya, KSP Indosurya diberikan waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU untuk menyelesaikan kewajiban kepada kreditur atau nasabahnya. Jeda waktu ini juga bisa dimanfaatkan oleh KSP Indosurya untuk mencari penyelesaian melalui kesepakatan.

Menanggapi hal ini, Daniel mengemukakan, tidak ada masalah jika nasabah mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Sebab, PKPU dan penyidikan di Bareskrim merupakan dua kamar yang berbeda.

“Jika Pengadilan Niaga mau memutus seperti itu dan mengurus semua nasabah, kami tidak ada masalah. Penyidikan di Bareskrim tetap jalan,” ujar Doni.

Terkait dengan penetapan tersangka, praktisi hukum Ricky Vinando menyatakan, pasal yang dijerat oleh Tipideksus Bareskrim Polri terhadap kedua tersangka KSP Indosurya Cipta tidak tepat.

Pasalnya, pelanggaran yang terjadi bukan soal KSP Indosurya menghimpun dana, melainkan lebih mengarah kepada bagaimana koperasi ini bisa melakukan transfer dana. Jika yang disematkan adalah dakwaan penghimpunan dana maka hal tersebut keliru, karena dalam Pasal 89 UU Perkorperasian, diperbolehkan.

“Jika kita lihat pada Pasal 16 UU Perbankan, jelas ada kalimat yang mengecualikan kegiatan penghimpunan dana masyarakat oleh koperasi melalui UU tersendiri, yakni UU Perkorperasian,” kata Ricky.

Atas dasar alasan tersebut, Bareskrim Polri tak bisa menetapkan tersangka berdasarkan UU perbankan dalam kasus KSP Indosurya Cipta. Melainkan, hanya bisa menjerat dengan UU transfer dana, dengan hukuman pidana tiga tahun. (dat)