December 2, 2020

Menteri Edhy Bertekad Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan Sulut

Menteri KKP Edhy Prabowo komitmen memajukan sektor kelautan dan perikan di Sulawesi Utara. (Foto : kkp.go.id)


BIsnispost.com, Jakarta – Menutup lima hari kunjungan kerjanya di Pulau Sulawesi, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkomitmen untuk memajukan sektor kelautan dan perikan di Sulawesi Utara. Diantaranya, menghidupkan kembali Kota Bitung sebagai kawasan ekonomi khusus perikanan.

“Saya melihat Sulawesi Utara punya potensi yang sangat besar. Wilayah penangkapan ikannya sangat luas, di sebelah utaranya laut, selatannya juga laut, belum lagi di daratannya banyak sekali sumber perairan darat yang bisa dioptimalkan,” kata Menteri Edhy dalam acara Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Penyerapan Ikan dalam Sistem Resi Gudang oleh PT. Perikanan Nusantara dengan PT. Kliring Berjangka Indonesia, di Pelabuhan Tumumpa, Kota Manado, Sulawesi Utara, Jumat (12/6/2020).

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan bantuan dan permodalan secara simbolis, diantaranya bantuan bakti sosial sebesar 1.000 paket, asuransi Nelayan, atas almarhum Naser Dompas sebesar Rp5 juta, permodalan LPMUKP bekerja sama dengan PT PERINDO senilai Rp1 miliar, permodalan LPMUKP bekerja sama dengan PT PERINUS senilai Rp300 juta, permodalan perbankan Bank Mandiri (KUR Retail) senilai Rp100.000.000 untuk kapal penangkap ikan, dan bantuan BRI (Kur Mikro Penangkap Ikan) senilai Rp40 juta.

Menteri Edhy menjelaskan, potensi Sulawesi Utara tidak hanya karena secara geografis sebagai pulau terujung dan daerah perbatasan, tapi Sulawesi Utara bisa menghasilkan devisa cukup besar untuk negara. Kota Bitung contohnya.

Kota Bitung, menurutnya, memiliki potensi yang luar biasa jika semua pihak fokus dan ikut berkontribusi. “Kami melihat banyak hal yang hanya satu kebijakan saja kita ambil, semuanya bisa berjalan. Salah satunya adalah bagaimana kita akan menghidupkan Bitung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan kita akan mengembangkan potensi perairan di seluruh pesisir Sulawesi Utara ini,” jelasnya.

Di Bitung, kata Menteri Edhy, sudah ada investasi triliunan rupiah namun kini mangkrak, bahkan banyak karyawan yang dirumahkan. Oleh sebab itulah, ia berkomitmen untuk membuat satu kebijakan yang bisa membuat seluruh investasi di Bitung khususnya, dan Sulawesi Utara umumnya, bisa kembali berjalan. Salah satunya perizinan.

“Ini semua atas perintah Presiden. Membangun komunikasi dengan nelayan. Nelayan itu siapa, perorangan dan kita semua adalah nelayan. Saya juga nelayan karena tugas saya ikut mengurusi nelayan bagaimana memanfaatkan laut kita,” ujar Edhy.

Menteri Edhy mempersilakan bagi kelompok nelayan menghadapi kendala di lapangan terkait perizinan untuk melaporkan kepada KKP. Termasuk juga mendorong dinas kelautan dan perikanan di Sulawesi Utara untuk berkoordinasi jika ada nelayan yang masih kesulitan mengakses perizinan.

“Silakan untuk mengingatkan kami. Apa yang dibutuhkan di sini, insya Allah kami segera penuhi,” tegasnya. “Karena atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo (izin) itu cukup satu jam saja. Dan ini semua sudah kita buktikan. Sampai sekarang sudah hampir 4 ribu izin selesai,” katanya lagi.

Selain perikanan tangkap, Menteri Edhy juga meminta masyarakat Sulawesi Utara untuk memaksimalkan budidaya perikanan. Dia bercerita, sebelum menghadiri acara di Pelabuhan Tumumpa, dirinya sempat meninjau tambak udang Vaname di Minahasa Selatan yang dibudidayakan secara intensif.

Dia berharap, tidak hanya di Minahasa Selatan, masyarakat Sulawesi Utara turut mengembangkan budidaya perikanan secara intensif. Dengan lahan yang tidak terlalu luas namun dikelola dengan maksimal.

“Kalau dulu satu keluarga bisa menguasai 3 sampai 5 hektare. Terlalu luas dan terlalu mahal biayanya kalau untuk tambak. Cukup 1 hektare kita bagi untuk lima keluarga. Biayanya bisa dibantu dari dana BLU (LPMUKP) KKP. Kalau KUR belum bisa kita jangkau, kita bisa bantu dengan BLU (LPMUKP) KKP,” tutupnya. (kkp)