October 25, 2020

Menteri Luhut Tetap Izinkan KRL Beroperasi Meski PSBB Diterapkan di Jabodetabek

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)


Businesstoday.id, Jakarta – Kereta rel listrik tetap beroperasi meski kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sabtu (18/4/2020), PSBB berlaku di Tangerang Raya, dan KRL tetap beroperasi, meski kepala daerah setuju KRL setop beroperasi sementara.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, KRL commuter line tetap beroperasi selama PSBB di daerah penyangga DKI Jakarta. Hanya ada syaratnya, yakni pembatasan waktu dan pengendalian penumpang. KRL tetap beroperasi sampai bantuan sosial dari pemerintah diterima masyarakat.

Dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (18/4/2020), Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, KRL tetap beroperasi. Pihaknya menerima laporan penumpang KRL adalah mayoritas pekerja. Karena itu, Menteri Luhut tidak ingin pekerja yang masih harus masuk kantor, di tengah penerapan PSBB itu, malah terdampak kalau operasional KRL setop.

“Jadi kami juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya,” kata Jodi Mahardi.

Seperti diketahui masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa PSBB. Antara lain, yang bergerak di bidang kesehatan dan pangan, informasi, dan lainnya yang sifatnya pelayanan umum. Itu belum termasuk 200 perusahaan di DKI Jakarta yang mendapat izin Kementerian Perindustrian untuk tetap buka, tentu dengan persyaratan agar mematuhi protokol kesehatan.

Dengan begitu, KRL masih dibutuhan para pekerja di bidang tersebut untuk berangkat ke tempat kerja, dan pulang ke rumah. Jadi, kalau KRL dihentikan operasionalnya justru akan menimbulkan masalah baru.

Penerapan PSBB akan berjalan efektif apabila semua perkantoran di luar delapan sektor tersebut mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemprov. Karena itulah, Luhut menyarankan pemprov tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar delapan sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama masa PSBB.

Dalam pandangan Jodi, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 sudah sangat jelas mengatur, perkantoran di luar 8 sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB. Aturan Pergub itulah, kata dia, yang seharusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar Pergub. (emi)


Leave a Reply

Your email address will not be published.