October 22, 2020

Menteri Yasonna akan Bebaskan 300 Narapidana Korupsi, Mengapa Pimpinan KPK Sepakat ya?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nurul Ghufron. (Foto: Instagram @binsaubari.fh)


Businesstoday.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron sepakat dengan wacana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang akan membebaskan sekitar 300 narapida korupsi dan narkotika dalam Lapas. Menurut Ghufron,, langkah Yasonna merupakan hal positif sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Lapas.

“Kami menanggapi positif ide Pak Yasonna sebagai respons yang adaptif terhadap wabah Covid-19, mengingat kapasitas pemasyaratan kita telah lebih dari 300 persen. Sehingga penerapan social distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan, mereka sangat padat sehingga jaraknya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan Covid-19,” kata Ghufron dikonfirmasi awak media, Kamis (2/4/2020).

Ghufron menilai, wacana dibebaskannya 300 narapidana korupsi merupakan pertimbangan kemanusiaan. Menurut Ghufron, wacana yang dilontarkan Yasonna harusnya diawali adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Itu semua harus dengan perubahan PP 99/2012 tersebut yang berperspektif epidemi. Namun juga tidak mengabaikan keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan,” ujarnya.

Ghufron menjelaskan bahwa bukan berarti dia mendukung napi korupsi dibebaskan. Namun, hal ini adalah bentuk waspada terhadap penularan virus corona atau Covid-19.

“Mekanismenya bagaimana adalah ranah kemenkumham itu, yang penting tidak mengenyampingkan tujuan pemidanaan dan adil,” kata Ghufron.

Oleh karena itu, Ghufron memandang itu bentuk empati kemanusiaan terhadap napi. Langkah itu dinilai tepat agar para narapidana bisa terhindar dari wabah covid-19.

“Saya garis bawahi asal tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan berkeadilan. Ini kan bukan remisi kondisi normal, ini respon kemanusiaan, sehingga kacamata kemanusiaan itu yang dikedepankan,” katanya.

Sebelumnya Kemenkumham berencana membebaskan banyak narapidana guna menekan angka penyebaran covid-19. Termasuk napi korupsi dan narkotika. Namun terganjal dengan PP 99/12, karena itu akan direvisi. (kon)


Leave a Reply

Your email address will not be published.