November 24, 2020

Menuju New Normal, Pemerintah Gali Terus Potensi Basis Pajak Baru

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (Foto : Instagram @smindrawati)


Bisnispost.com, Jakarta – Memasuki era new normal (kenormalan baru) Pemerintah mengambil sejumlah terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Salah satunya adalah dengan menggali potensi tax base (basis pajak) yang baru, yakni melalui digital ekonomi.

“Digital ekonomi kita akan meningkat dan oleh karena itu kita akan melakukan pemajakan untuk PPN yang merupakan salah satu basis perpajakan baru kita. Program core tax system akan tetap dilakukan di dalam rangka untuk makin meningkatkan kemampuan dari pajak di dalam melakukan collectionnya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Rabu (24/6/2020).

Menurutnya, Kemenkeu dan Bappenas akan melakukan optimalisasi dari penggunaan teknologi informasi untuk 2020 yang sekarang dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 terus ditingkatkan pada 2021 untuk mendukung peningkatan kualitas dalam rangka untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan dan juga dari sisi pelayanan publik.

“Oleh karena itu pada 2021, investasi di bidang IT dan dukungan untuk informasi teknologi, infrastrukturnya akan menjadi fokus bagi pemerintah,” ujar Menkeu.

Sementara itu, percepatan pemulihan sosial ekonomi dan momentum reformasi untuk transformasi ekonomi menuju Indonesia maju yang akan dilaksanakan di tahun 2021 adalah menyangkut reformasi kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dukungan industri, reformasi transfer keuangan dan dana desa, reformasi perpajakan dan reformasi penganggaran.

“Di bidang sistem kesehatan nasional fokusnya adalah untuk kesehatan nasional. Tahun depan anggaranya tidak bisa dicompare (dibandingkan) dengan tahun ini karena begitu banyak anggaran yang sifatnya sekali dan tidak terulang karena untuk penanganan Covid-19. Namun kami akan tetap mendukung untuk percepatan percepatan pemulihan covid, sinergi pusat daerah, pembangunan reformasi jaring kesehatan nasional untuk tetap mendukung universal health coverage dan memperbaiki health security dan membangun generasi unggul,” pungkas Menkeu. (keu)