October 29, 2020

Merusak Tatanan Pemerintahan, Bubarkan Stafsus Milenial Jokowi

7 staf khusus Milenial presiden. (Foto: Instagram @angkie.yudistia)


Businesstoday.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan, Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya dibekukan atau dibubarkan saja jika keberadaannya merusak sistem pemerintahan. Saat ini kehadiran Stafsus Milenial Presiden Jokowi juga tidak diperlukan. Karena keberadaannya juga tidak konkret untuk menyelesaikan masalah.

Diketahui Stafsus Milenial Presiden Jokowi membuat heboh masyarakat di Tanah Air. Mereka adalah Andi Taufan Garuda Putra, dan Adamas Belva Syah Devara. Andi Taufan yang juga CEO Amartha mengirim surat berkop Setkab kepada camat di seluruh Indonesia. Surat berisi soal komitmen perusahaannya tersebut dalam menyukseskan program Relawan Desa Lawan Covid-19 dari Kementerian Desa, PDTT.

Belva Devara, CEO Ruangguru membuat heboh karena perusahaannya itu ternyata mendapat proyek Kartu Prakerja senilai Rp5,6 triliun untuk menyediakan pelatihan online. Aksi dua Stafsus Milineal tersebut membuat banyak pihak berkomentar pedas. 

Bahkan Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara mengajukan tantangan untuk berdebat terbuka kepada Stafsus Milenial sekaligus pendiri Ruang Guru, Adamas Belva Syah Devara. 

“Jokowi harus memecat dua orang ini. Ini bahaya jika mereka jadi pemimpin pasti ada abuse of power lagi atau penyalahgunaan kekuasaan. Bisa terjadi conflict of interest. Menggunakan surat resmi negara bahaya untuk personal interest,” kata Jerry kepada Harian Terbit, Senin (20/4/2020).

Jerry menilai, stafsus mileneal itu sebetulnya tidak terlalu penting. Karena itu, daripada merusak tatanan pemerintahan lebih baik dibubarkan atau dicopot saja. “Saya tidak habis pikir kop surat Setneg mereka perlu juga bertanggung-jawab. Setiap kebijakan harus melibatkan Setkab dan Setneg. Ini ada indikasi korupsi juga. Mencari keuntungan dibalik wabah virus corona,” ujarnya.

“Padahal mereka sudah digaji lumayan. Tupoksi mereka salah kaprah dan salah jalan. Ini pelanggaran berat,” tambahnya lagi.

Mencari Keuntungan

Sementara itu, Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto mengakui, memang saat ini berbagai pihak yang meminta Stafsus Milenial Presiden untuk dibubarkan. Apalagi ada di antara mereka yang telah mencari keuntungan di tengah wabah Corona. 

Andrianto pun menilai Stafsus Milenial Presiden hanya kamuflase salah satu anak Taipan agar tidak mencolok untuk mengeruk keuntungan. “Oleh karena itu diambillah yang sepadan (milenial) secara usia,” jelasnya.

Andrianto menuturkan, adanya Stafsus Milenial Presiden membuat terlihat jelas bahwa oligharky yang kuasa berkuasa di Indonesia. Padahal saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki masa sulit karena rezim Jokowi yang tidak kridble dalam menangani ekonomi. Harusnya dalam kondisi saat ini mereka fokus untuk menangani ekonomi dan menghilangkan distorsi guna membangun sentimen positive.

“Tapi yang menjadi pertanyaan apakah berani Stafsus Milenial Presiden dibubarkan. Walaupun keberadaannya sudah merugikan,” tananya. 

Ruangguru

Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta mengatakan, konsep Kartu Prakerja yang dikerjakan Ruangguru, milik Belva Devara yang juga Stafsus Milineal Presiden Jokowi, tidak sensitif dengan kesulitan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Apalagi anggaran yang digelontorkan untuk program Kartu Prakerja mencapai Rp.5.6 triliun.

“Kartu pra kerja ini kami pahami adalah janji Pak Jokowi dalam kampanye Pilpres kemarin. Harapan kami, tentu ini bisa dikelola dengan kemanfaatan yang maksimal dan bisa dirasakan oleh anak anak bangsa yang baru lulus dan akan mencari kerja,” paparnya. 

Hanya sangat disayangkan, kata Sukamta, ternyata sekarang ini seperti ada pembelokan sehingga tidak semua uang dibagi kepada rakyat pencari kerja, tetapi Rp.1 juta ditahan dan langsung dialokasikan untuk pelatihan digital. Konsep seperti ini terlihat tidak sensitif terhadap kesulitan rakyat di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya di Jakarta, Senin (20/4/2020). (bit)


Leave a Reply

Your email address will not be published.