Pejabat agar Tak Gelar Buka Puasa Bersama Ramadhan 2023, Ini Arahan Presiden Jokowi

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 25 Maret 2023 - 03:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Presiden Joko Widodo mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 Hijriah.

Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

“Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis 24 Maret 2023.

Surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga.

Konten artikel ini dikutip dari media online Hello.id, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Ada tiga arahan dalam surat arahan tersebut, yaitu:
1. Penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 H agar ditiadakan.
3. Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati, dan wali kota.

“Demikian disampaikan agar Saudara mematuhi arahan Presiden dimaksud dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing,” demikian tertulis dalam surat itu.

Surat tersebut diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung serta ditembuskan kepada Presiden RI sebagai laporan dan Wakil Presiden RI.

Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi pada Kamis, 23 Maret 2023.***

Berita Terkait

Presiden Jokowi Komentari Insiden Penembakan yang Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump
Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi
Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya
Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri, Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang
Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan
Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam
BNSP Resmi Serahkan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Perkuat Kompetensi Pasar Modal
Kasus Impor Gula PT SMIP, Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 07:23 WIB

Presiden Jokowi Komentari Insiden Penembakan yang Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:02 WIB

Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:28 WIB

Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:19 WIB

Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri, Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:52 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:35 WIB

Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam

Sabtu, 6 Juli 2024 - 00:50 WIB

BNSP Resmi Serahkan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Perkuat Kompetensi Pasar Modal

Rabu, 3 Juli 2024 - 15:14 WIB

Kasus Impor Gula PT SMIP, Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton

Berita Terbaru