November 1, 2020

Pemerintah Nilai Wajar Saja Kritik dan Gugatan Atas Perppu yang Ditandatangani Presiden Jokowi

Presiden RI, Joko Widodo. (Foto: Instagram @jokowi_2019)


Businesstoday.id, Jakarta – Pemerintah menilai wajar saja kemunculan kritik, maupun gugatan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Apalagi, tidak sedikit juga dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan itu, dikeluarkan untuk menjaga masyarakat dari keterpurukan akibat wabah corona.

Dalam diskusi daring bertajuk Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona, Jumat (17/4/2020) malam, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro menilai kritik, sampai gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu, sesuatu yang wajar. Tidak masalah.

“Ada yang menguji Perppu ke MK. Ini bukan sesuatu yang tidak disadari. Tapi, dampak atau sesuatu yang memang jadi lumrah ketika masyarakat membangun kritik ini,” kata Juri Ardiantoro dalam diskusi daring bertajuk “Hoaks, Opini Publik, dan Pandemik Corona”, Jumat (17/4/2020) malam.

Menurut Juri, sepanjang kritik yang disampaikan membangun, tidak menjadi persoalan. Namun, lain halnya bila hanya berdasarkan pandangan subjektif. Terlebih, bila pihak-pihak yang menyampaikan kritik tersebut, justru menjadikannya sebagai investasi politik. “Ini yang kita hadapi saat ini.”

Meski banyak menerima kritik, dalam catatan Juri, tidak sedikit dukungan yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam menangani wabah Covid-19. Dari kalangan dunia usaha misalnya, banyak yang menggalang dana untuk menyalurkan bantuan dalam pembelian peralatan medis dan alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan tenaga medis dalam bekerja.

Hal yang sama juga ditunjukkan masyarakat sipil. Mereka bergotong-royong membuat APD untuk disumbangkan kepada tenaga medis. Di samping aksi gotong royong membantu sesama masyarakat yang kesulitan ekonomi akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19.

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 itu, melindungi masyarakat dari keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Perpu itu berisi tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. (emi)


Leave a Reply

Your email address will not be published.