October 30, 2020

Picu Konflik, IPW Minta Pemerintah dan DPR Batalkan Rencana Kedatangan TKA China

Presidium IPW, Neta S Pane. (Foto : Instagram @habibneta)


Bisnispost.com, Jakarta – Ind Police Watch (IPW) menilai sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pademi Covid-19 makin aneh, diskriminatif dan membingungkan. Di satu sisi bangsanya sendiri dilarang mudik, di sisi lain 500 TKA Cina sudah akan diijinkan akan masuk ke Sulawesi Tengah.

Menurut Presidium IPW, Neta S Pane, pihaknya melihat sikap kurang konsisten pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat.

Selain itu, IPW juga melihat sikap Presiden Jokowi yang berkali-kali membagi-bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi.

“Jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa. Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan meminta mantan Walikota Solo itu membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa,” ujar Neta dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/4/20).

Masih kata Neta, tapi hal itu tidak dilakukan polisi dan polisi cuma beraninya pada rakyat kecil. Di sisi lain Jokowi sebagai presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Sebagai presiden.

“Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa, tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya,” lugasnya.

Selain itu, Jokowi juga melarang masyarakat mudik dan Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik serta menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya. Anehnya, pemerintahan Jokowi akan mengijinkan TKA Cina datang ke Sultra.

Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pademi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin.

“IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?,” cetusnya.

Jika Polri tidak berani menghalaunya, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya.

“Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol,” ujarnya.

IPW melihat, sikap tidak konsisten pemerintah di tengah pademi Covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru. Untuk itu, DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi-bagi beras di jalanan.

Selain itu, DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu.

“DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka, Sikap pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pademi Covid-19 di Indonesia kian meluas, juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat,” tandasnya. (ran)