November 28, 2020

Provinsi Sulsel Didorong Mulai Aktifitas Produktif, Setelah Kendalikan Covid-19

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo. (Foto: BNPB Indonesia)


Bisnispost.com, Makasar – Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mendorong Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk terus berupaya untuk mengendalikan COVID-19. Hal itu disampaikan Doni Monardo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto.

Dalam keterangannya, Doni menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Gugus Tugas diberi amanat untuk membantu tiga wilayah yang saat ini berada di zona merah COVID-19 agar segera dapat mengatasi pandemi COVID-19. Adapun tiga wilayah dalam kategori zona merah meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

Hal itu penting dilakukan, mengingat arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, dalam waktu kurang lebih tiga bulan ada sebanyak 3,7 juta karyawan yang terkena PHK akibat dari dampak COVID-19.

“Itu yang formal, belum lagi yang dari informal,” jelas Doni di Balai Prajurit Manunggal, Makassar, Minggu (7/6/2020).

Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah untuk segera dilakukan upaya persiapan wilayah dalam memulai aktivitas masyarakat yang produktif namun tetap aman COVID-19. Tentunya ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh suatu wilayah untuk kemudian diberikan ruang untuk memulai melalalui beberapa tahapan-tahapan dan simulasi.

“Kita harus mempersiapkan diri melaksanakan kegiatan masyarakat yang produktif tetapi aman COVID-19. Artinya kita tidak boleh terpapar COVID-19, tapi kita juga tidak boleh terkapar PHK,” kata Doni.

Kemudian, Doni juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas juga memberi peluang kepada sembilan sektor untuk dapat melakukan aktivitas produktif dan aman COVID-19. Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali tersebut meliputi; pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Dalam hal ini, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan bahwa salah satu kunci untuk dapat terbebas dari COVID-19 adalah disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.

“Satu hal yang harus ditekankan di sini adalah ketaatan kepada protokol kesehatan,” jelas Doni.

Doni yakin bahwa dengan kekompakan dan semangat gotong-royong dapat memberikan hasil yang baik bagi Sulawesi Selatan dalam menangani COVID-19.

“Walaupun saat ini angkanya masih tinggi, tetapi kita lihat nanti tiga-empat minggu yang akan datang, Sulawesi Selatan sebagai daerah yang mungkin masih banyak kasus akan bisa menjadi lebih rendah bahkan nol berkat kerja keras seluruh komponen,” kata Doni.

Komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel Taklukan COVID-19

Dalam keterangan sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki strategi penanganan COVID-19 yang dimulai dari melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah epicentrum Makassar dan Gowa.

Sebanyak 5 Rumah Sakit (RS) juga digunakan untuk pusat pelayanan kesehatan dan penanganan COVID-19, melakukan karantina untuk petugas kesehatan untuk mencegah penularan di masyarakat dari tenaga medis, termasuk menjamin gizi bagi para pasien yang dirawat dengan baik.

“Dalam rangka mendorong kesembuhan pasien kami sudah menyiapkan catering makanan bergizi yang dipantau oleh ahli gizi bagi pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit, mengembangkan layanan RS dengan menambah kapasitas tempat tidur melalui anggaran APBD Provinsi,” jelas Nurdin.

Kemudian, Pemerintah Sulawesi Selatan juga meningkatkan kapasitas spesimen laboratorium (Lab) dari 350 menjadi 900 spesimen per hari dengan menambah jumlah Lab pemeriksa dari 3 Lab menjadi 7 Lab, mengatur alur rujukan RS bagi pasien COVID-19 dengan menempatkan 3 RSUD sebagai RS rujukan pertama dan RS wahidin dan RS Unhas sebagai RS rujukan utama.

Selain itu Nurdin juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan Massiv Tracing, Intensive Testing dan Edukasi Aktif yang diistilahkan dengan TRISULA (Tiga Upaya Pengendalian Covid Sulawesi Selatan).

Seiring dengan penambahan jumlah laboratorium dan jumlah tes PCR untuk COVID-19, Nurdin mengatakan bahwa hal tersebut sebagai bukti bahwa Pemerintah Daerah sungguh-sungguh melakukan upaya testing secara intensif sebagai bagian dari Program TRISULA.

Nurdin juga mengklaim bahwa Sulawesi Selatan jumlah tes harian per 1 Juta penduduk berada di angka 60, artinya 2 kali lipat lebih banyak dibanding angka nasional Indonesia yang hanya berada pada angka 30.

“Ini menandakan Sulawesi Selatan mampu membuktikan secara sungguh-sungguh untuk mengendalikan dan memutuskan mata rantai sumber penularan COVID-19,”jelas Nurdin.

Kemudian, dari serangkaian upaya tersebut didapatkan angka Reproduksi Efektif Sulawesi Selatan saat ini adalah dibawah 1, artinya dalam 14 hari ini sudah banyak intervensi yang dilakukan secara bermakna oleh Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat.

Namun, Nurdin tetap memberi arahan kepada jajarannya agar hasil tersebut tidak lantas dimaknai untuk berpuas diri. Sebab, masih ada banyak tahapan lain yang harus dilakukan dan diupayakan.

“Kita tidak bisa berpuas diri karena masih banyak tahapan yang harus kita lakukan kedepan untuk memastikan New Normal Life bisa berjalan dengan baik di Sulawesi Selatan,” tutup Nurdin.

Sebagai informasi, total akumulasi data terkonfirmasi positif COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan adalah 1.903 dengan kasus aktif ada 1.129. Adapun dari data tersebut sebanyak 634 orang melakukan isolasi mandiri dan 495 dirawat di rumah sakit.

Sedangkan untuk pasien sembuh ada 674 orang dan yang meninggal sebanyak 100 orang. Selanjutnya untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) ada sebanyak 1.153 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) ada 371 orang. (npb)