October 23, 2020

Risma Dinilai Tidak Transparan Tangani Covid-19, DPRD Surabaya Ancam Bentuk Pansus

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. (Foto: Instagram @tri.rismaharini)


Bisnispost.com, Surabaya – Sejumlah fraksi di DPRD Surabaya mengusulkan untuk membentuk Pansus Covid-19 karena menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak transparan dalam penanganan virus corona.

Mereka yang mengajukan di antaranya Fraksi PKB, Fraksi Demokrat-NasDem, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PAN. Alasan ingin dibentuknya pansus karena selain tingginya jumlah positif virus corona di Surabaya, juga karena kurang transparannya Pemkot Surabaya.

Pengamat politik sekaligus peneliti Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdusalam menilai usulan pembentukan pansus penanganan Covid-19 oleh sejumlah fraksi di DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, momentumnya belum tepat.

“Pandangan saya, pembentukan pansus untuk saat ini momentumnya belum tepat. Dalam situasi seperti sekarang ini masuk dalam kategori force majeur. Membutuhkan sikap yang saling menguatkan, sebab Covid-19 ini peristiwa darurat,” ujar Surokim kepada wartawan di Surabaya, Selasa(5/5/2020).

Mengajukan pansus, kata Surokim, memang hak anggota dewan. Namun yang perlu diingat adalah situasi dan momentumnya. Saat ini, kata dia, momen itu sangat tidak tepat karena membutuhkan penguatan satu sama lain, saling berempati dan saling mendukung.

Surokim menilai pansus itu politis sehingga jika ingin membuat pansus, maka harus hati-hati terhadap reaksi publik. Jika pansus itu nanti terbaca ada agenda politik, maka akan menimbulkan reaksi publik dan akan membuat suasana gaduh.

“Saya tidak tahu ada agenda apa dalam pembentukan pansus ini. Jika anggota dewan bertanya soal transparansi, soal penangananan dan lain sebagainya bisa melalui mekanisme bertingkat. Bisa tanya ke eksekutif tidak harus membuat pansus,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ini.

Surokim menegaskan yang paling berbahaya dari pembentukan pansus ini adalah jika publik menangkapnya ada unsur politik, maka buntutnya akan menimbulkan reaksi publik. (ind)