Bisnispost.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menghimbau agar setiap data terkait masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), terutama untuk masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil yang terdampak pandemi covid-19, agar dapat disinkronkan atau dikombinasikan antara data yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Kementerian Sosial.
“Menteri KKP sudah mengusulkan ada sekitar 1,1 juta nelayan dan pelaku usaha perikanan yang didalamnya ada pembudidaya, penjual, pemasar dan lainnya, ini yang diharapkan mendapat BLT. Tetapi setelah kita lakukan verifikasi data bersama rekan-rekan Kemensos, hanya sekitar 20% yang terdata. Sekarang sudah berproses dan sudah berjalan, sementara sedang kita sinkronisasi karena ada data baru yang masuk, dan ada tambahan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk BLT khusus nelayan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menangani masyarakat yang paling terdampak, perlu kita kombinasikan antara data dari Kemensos dan KKP agar tidak ada penerima bantuan yang terlewatkan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves, Safri Burhanudin saat menggelar konferensi pers virtual bersama awak media, dilaksanakan pada Minggu (31/5/2020).
Nantinya, lanjut Deputi Safri, penerima BLT sektor perikanan dan kelautan akan menerima bantuan dana yang sama jumlahnya dengan masyarakat penerima BLT lainnya, yaitu sebesar Rp 600.000, dan dibayarkan setiap bulan sampai dengan bulan Desember mendatang.
“BLT itu akan dibayarkan perbulan, dan kenapa tidak akumulatif? karena kalau akumulatif, dikhawatirkan dana bantuan yang diberikan tidak dipakai untuk yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan dasar, tetapi malah dipakai untuk kebutuhan konsumtif,” tambahnya.
Kemudian terkait persiapan new normal di sektor perikanan dan kelautan, Deputi Safri menekankan pada aktifitas di pasar rakyat atau pasar ikan rakyat. Ia terus menghimbau kepada masyarakat yang beraktifitas di pasar rakyat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, terkait aturan protokol kesehatan di pasar atau tempat aktifitas jual beli lainnya.
“Persiapan menjelang kehidupan normal yang baru, terkait pasar rakyat kita akan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan, mulai awal bulan Juni langkah demi langkah akan kita lakukan, yang pasti kita akan terus menghimbau masyarakat terutama di pasar-pasar rakyat agar terus menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan, termasuk juga kebersihannya dan ini tidak terlepas dari peran serta Pemda setempat. Kemudian untuk kru kapal ikan juga harus mematuhi protokol kesehatan, aktifitas kapal ikan tetap akan berjalan asalkan betul-betul diperhatikan kebersihan dan protokol kesehatan setiap kru kapal ikan” jelasnya.
Dijelaskan pula oleh Deputi Safri, masih ada kendala yang akan muncul, yaitu di logistik hasil panen, misalnya ikan yang melimpah tetapi harganya turun. Menurutnya hal itu bisa dimengerti, apalagi dengan kondisi saat ini. Kemudian, lanjut Deputi Safri, untuk ekspor hasil perikanan dalam 2-3 minggu terakhir ini ada data ekspor yang akan berjalan kembali. (tim)
