October 31, 2020

Soal Asing Kelola Aset Negara, Luhut Sebut Pemerintah Tidak akan Menyusahkan Rakyat

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto : Instagram @luhut.pandjaitan)


Businesstoday.id, Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai perizinan investor asing dibolehkan mengelola aset Negara Indonesia. Sebab, Presiden Joko Widodo telah menyatakan hal tersebut, khususnya dalam pengelolaan investasi infrastruktur.

“Sovereign Wealth Fund itu akan dikelola independen. Kita pastikan aset-aset yang diinvestasi bersama, ini kita bakal sudah buat undang-undangnya, dan kita juga akan kerja sama dengan pihak ketiga, biar ini semua profesional,” kata Luhut saat ditemui RRI.co.id di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (13/3/2020).

Menurut Luhut yang memerintahkan salah satu staf khususnya (stafsus) menjelaskan hal tersebut, para investor asing itu juga membutuhkan jamninan dalam mengelola aset Negara Indonesia.

“Investor asing ini kan, dia juga kepengin punya investasi aman, dikelola dengan baik. Tidak ada kiri-kanan tidak jelas. Nah, itu yang mereka minta. Transaparansi, independensi dan profesionalitasnya,” ucap stafsus Luhut.

Atas adanya wacana tersebut, bagi Indonesia juga memiliki ancaman bilamana aset aset negara kelak benar jatuh di tangan asing tanpa ada sisa menguntungkan bagi negara sendiri. Luhut pun membantah akan potensi tak baik tersebut.

“Enggak dipegang asing. Kita juga tak lengah mengontrol,” jawab Luhut.

Namun, dia mengatakan demi menjalankan rencana tersebut, pemerintah bakal menggunakan peraturan baru yang bakal termaktub di dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

Tetapi, lagi-lagi dia belum menjelaskan dengan jelas Omnibus Law yang akan dimasukkan peraturan itu. Pemerintah sedang mengkaji beberapa RUU Omnibus Law, di antaranya adalah Cipta Kerja, Perpajakan, dan lainnya.

“Nanti, lagi disusun di Omnibus Law. Tidak ada masalah,” katanya.

Sementara, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas, pada (14/2/2020) dan diundangkan, pada (18/2/2020).

Dia melanjutkan jaminan aset Negara Indonesia masih bakal dimiliki negara meski ada investor asing yang bakal masuk.

“Kamu, satu yang mau saya bilang, ya. Pemerintah sekarang itu tidak akan pernah menyusahkan rakyatnya. Jadi, semua membuat keseimbangan,” klaim dia.

Pernyataan itu juga bukan tanpa alasan. Luhut sampai berucap kebijakannya itu berkaitan dengan masa depan anaknya dan negara.

“Saya pun endak mau dong, hanya satu pihak yang menikmati. Harus semua menikmati,” kata dia.

Berarti, ada jaminannya?

“Iya, dong. Kita kaji. Anak saya kan, seperti kamu umurnya. Saya enggak mau, anak saya menderita karena kebijakan saya yang bodoh. Pegang itu,” tegas Luhut sambil mengacungkan jari telunjuknya.

Maka dari itu, lanjutnya, dia mempercayakan stafsusnya untuk menghitung semua yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan baru itu.

“Jadi, kami meihat. Makanya, anak-anak muda seperti dia (stafsus), saya suruh ngitung, seumur kamu. Hitung dengan baik. Karena apa? Generasi kamu akan jadi korbannya, kalau policy (kebijakan) ini salah,” katanya. (rri)


Leave a Reply

Your email address will not be published.