October 31, 2020

Sulit Membangun Wilayah Bebas Korupsi, tapi Ada Cara untuk Mewujudkannya

Suasana workshop "Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)". (Foto : istimewa)


Hallobogor.com, Kota – Kabandiklat Kejaksaan RI, Setia Untung Arimuladi mengakui bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) itu tidak gampang.

“Memang sulit untuk membangun WBK di unit kerja,” kata Untung, yang juga mantan Kajati Jawa Barat di Hotel Salak Pajajaran Bogor, Kamis (27/2/2020) malam.

Meskipun demikian, Untung yang menjadi narasumber workshop mengenai pembangunan zona integritas itu memaparkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan WBK/WBBM.

Berikut ini adalah lima langkah yang disampaikan Untung kepada para peserta workshop “Pembangunan Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)” pada UPT Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.

Pertama, adalah tekad dan komitmen pimpinan. Setiap Kepala Satuan Kerja harus mempunyai komitmen. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, prmpinan menjadi role model.

Kedua, memberikan kemudahan pelayanan, yakni memberikan fasilitas yang lebih baik dan semangat melayani untuk kepuasan publik. Pastikan pelayanan ini lebih baik dan dapat dikembangkan dengan semangat.

Ketiga, menciptakan program-program yang bisa menyentuh langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keempat, terkait manajemen komunikasi. Sampaikan kepada masyarakat bahwa kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Dirjen Rehabilitasi Kemensos telah banyak berubah. Manajemen komunikasi penting agar unit kerja menjadi lebih terbuka dengan masyarakat.

Kelima, setiap langkah tersebut dilakukan monitoring dan evaluasi agar langkah yang diakukan berjalan tetap di alurnya sesuai dengan standar operasional prosedur. Perlu kerja cepat, tepat waktu, terukur dan produktif.

Seperti dilaporkan panitia, Workshop Pembangunan Zona Integritas yang diikuti oleh 41 UPT dengan jumlah peserta sebanyak 108 orang dari UPT Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, yang dilaksanakan dari tanggal 26 s/d 28 Februari 2020 dan dihadiri Inspektur Jenderal Kemensos RI Dadang Iskandar. (*)


Leave a Reply

Your email address will not be published.