November 29, 2020

Ternyata, Jumlah Pengangguran Menteri Suharso Lebih Besar dari Data Kemenaker

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (Foto : Instagram @suharsomonoarfa)


Bisnispost.com, Jakarta – Data jumlah pengangguran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, lebih besar dari data Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan jumlah pekerja yang dirumahkan dan terkena PHK akibat pandemi Covid-19 mencapai 2 juta-3,7 juta orang. Menaker mencatat 1,7 orang. Data Kadin Indonesia lebih besar lagi, 6 juta orang.

“Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 1,7 juta tenaga kerja yang di-PHK dan Bappenas sendiri menghitungnya sekitar 2 juta sampai 3,7 juta orang,” kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam sambutan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2020 secara virtual, Selasa (11/5/2020).

Menurut Suharso, Bappenas juga memprediksi jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun ini akan bertambah 4,22 juta orang dengan outlook Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020 sebesar 7,8 persen sampai 8,5 persen. “Hitungan kita perkirakan 2,3 juta sampai 2,8 juta terjadi penciptaan lapangan pekerjaan pada 2021 berhadapan dengan pengangguran yang akan bertambah 4,22 juta pada 2020 dibandingkan 2019.”

Prediksi Bappenas itu lebih tinggi dibandingkan target tingkat pengangguran terbuka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yaitu 4,8 persen – 5 persen atau realisasi 2019 sebesar 5,28 persen. Peningkatan jumlah pengangguran itu sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia yaitu diprediksikan bertambah 2 juta orang pada akhir 2020.

“Bersama dengan itu akan memunculkan barisan baru terkait kemiskinan yang diakibatkan oleh orang yang kehilangan lapangan pekerjaan,” ujar Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP.

Menurut Suharso, outlook tingkat kemiskinan tahun ini sebesar 9,7 persen sampai 10,2 persen dengan target penurunan tingkat kemiskinan di level 9,2 persen hingga 9,7 persen untuk 2021. Pemerintah kata dia, berharap bisa menekannya menjadi 9 persen bahkan 8,5 persen, tetapi mungkin ada penambahan. “Mudah-mudahan tidak kembali ke dua digit karena itu benar-benar pekerjaan yang berat pada 2021.”

Untuk memperbaiki keadaan, pemerintah akan segera melakukan pemulihan ekonomi yang dimulai pada sektor yang memiliki banyak lapangan pekerjaan seperti pariwisata, industri manufaktur, dan perdagangan. Lainnya, investasi segera dipulihkan, utamanya padat karya dan pariwisata, yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Kita tahu mereka mengalami keterpurukan luar biasa sehingga penyerapannya terhadap tenaga kerja cukup luar biasa besar,” katanya.

Sementara itu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/5/2020), Ekonom Center of Reform on Economics (Core), Muhammad Faisal, menyatakan lima rekomendasi penanggulangan peningkatan kemiskinan akibat pandemi Virus Corona. Pertama, mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah.

Kedua, pemerintah direkomendasikan mengintegrasikan penyaluran Bantuan Sosial sehingga menjadi lebih sederhana, melakukan penyeragaman nilai bantuan, di samping terus memutakhirkan data penerima Bantuan Sosial.

Ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan menurunkan biaya biaya yang dikontrol pemerintah (administered prices). Di antaranya menurunkan harga BBM, menambah jumlah penerima keringanan tarif listrik, menurunkan harga LPG dan memberikan diskon atau menggratiskan tarif air untuk rumah tangga khususnya di daerah-daerah yang menerapkan PSBB.

Keempat, meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Di tengah persebaran pandemi ini, para petani, peternak, dan nelayan yang terus berproduksi kini menghadapi minimnya serapan pasar.

Kelima, meningkatkan intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi ini akan berdampak pada peningkatan anggaran belanja pemerintah. Meskipun terdapat ruang untuk memperlebar defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan realokasi anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif. (mit)