November 29, 2020

Tidak Ada Surpres, Ini TAP MPRS Larangan PKI yang Nyaris Hilang

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam), Mahfud MD. (Foto : Instagram @mohmahfudmd)


Bisnispost.com, Jakarta – Ketetapan (TAP) MPRS tentang pelarangan Partai Komunis Indonesia (PKI) nyaris hilang.

Pasalnya dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang menjadi usulan DPR RI, aturan terkait itu tidak dimasukkan.

Namun belakangan, Presiden RI Joko Widodo yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukkam) Mahfud MD meminta DPR untuk menunda pembahasan dan meminta Senayan untuk banyak berdialog dan menyerap aspirasi semua elemen masyarakat terkait itu.

“Sesudah presiden berbicara dengan banyak kalangan dan mempelajari isinya, maka pemerintah memutuskan untuk menunda atau meminta penundaan kepada DPR atas pembahasan rancangan undang-undang tersebut,” kata Mahfud, Selasa, (16/6/2020).

“Jadi pemerintah tidak mengirimkan Surpres, tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan pembahasan itu,” lanjut Mahfud.

Jokowi juga menegaskan bahwa TAP MPRS pelarangan PKK yang bernama lengkap TAP MPRS MPRS tentang pelarangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme itu tetap berlaku dan tidak perlu dipersoalkan lagi.

Dilansir situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) MPR, setidaknya ada empat pasal di TAP MPRS itu. Pasal tersebut diantaranya :

Pasal 1

Menerima baik dan menguatkan kebijaksanaan Presiden /Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revotusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai kedaerah beserta semua organisasi yang seazas/berlindung/bernaung di bawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, yang dituangkan dalam Keputusannya tanggal 12 Maret 1966 No. 1/3/1966, dan meningkatkan kebijaksanaan tersebut diatas menjadi Ketetapan MPRS

Pasal 2

Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.

Pasal 3

Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan di atas, tidak mempengaruhi landasan dansifat bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1966. (dio)