October 21, 2020

Tokoh Bangsa yang Tergabung dalam KMPK Gugat Perppu Covid-19 ke MK

KMPK mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Gugat Perppu Covid-19. (Foto: Instagram @hshndy)


Businesstoday.id, Jakarta – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kedaulatan (KMPK) telah mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) terhadap ketentuan sejumlah pasal dalam Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemik Covid-19.

Permohonan tersebut telah resmi diterima oleh petugas yang bekerja di kantor MK pada Rabu (15/4/2020).

Puluhan pemohon judicial review Perppu 1/2020 berasal dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Mereka antara lain adalah Prof. M. Din Syamsuddin, Prof. Sri Edi Swasono, Prof. M. Amien Rais, Marwan Batubara, M. Hatta Taliwang, KH. Agus Solachul Alam (Gus Aam), MS Kaban, Ahmad Redi, Abdullah Hehamahua, Adhie M. Massardi, Indra Wardhana, Darmayanto, Roosalina Berlian, dan sejumlah tokoh dan aktivis yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun para advokat dan konsultan hukum yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 13 April 2020 akan bertindak untuk dan atas nama para pemohon antara lain adalah Prof. Syaiful Bakhri, Prof. Zainal Arifin Hoesein, Ibnu Sina Chandranegara, Ahmad Yani, Dwi Purti Cahyawati, Noor Asyari, Dewi Anggraini, dan lain-lain.

Koordinator pemohon Marwan Batubara dan Hatta Taliwang mengatakan, para advokat telah bekerja dengan sangat intens, sehingga dokumen judicial review atas Perppu 1/2020 telah disampaikan kepada MK dalam waktu yang tidak lama.

Sebagai salah satu pemohon, Din Syamsuddin, mengatakan, lahirnya Perppu 1/2020 di tengah pandemik virus corona tidak punya cantolan konstitusional yang jelas. Tidak juga dikaitkan dengan undang-undang tentang kedaruratan kesehatan, dimana justru pemerintah hampir menerapkan darurat sipil. (mol)


Leave a Reply

Your email address will not be published.