October 29, 2020

Wacana Relaksasi Jelang Lebaran, DPR Tuding Pemerintah Tidak Serius

Anggota Komisi V DPR RI, Irwan Fecho. (Foto: Instagram @irwanfecho)


Bisnispost.com, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mengkritisi kebijakan relaksasi transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H di tengah pandemi virus Corona (Covid-19) yang diusulkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya, langkah tersebut tidak mencerminkan keseriusan Pemerintah Pusat dalam menekan kurva sebaran Covid-19 di Tanah Air, padahal Pemerintah Daerah berupaya memutus rantai penyebaran virus ini.

“Ini kita mau apa sih? Pidato Presiden jelas melarang mudik, tetapi kemudian berubah-ubah dalam tataran di lapangan. Ini membuat kebingungan di daerah, daerah semangat memutus mata rantai Covid-19 dengan menutup jalan tikus, tetapi hari ini kita dipertontonkan lagi Pemerintah seperti tidak serius dalam penanganan Covid-19,” ujar Irwan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono beserta jajaran secara virtual, Rabu (6/5/2020).

Irwan menuturkan saat ini Indonesia sedang memasuki masa rawan, sebab puncak persebaran virus Covid-19 diprediksi akan terjadi pada Juni-Juli 2020 mendatang. Kalau relaksasi ini kemudian berjalan, maka akan kemungkinan besar ada penambahan kasus Covid-19 di seluruh wilayah Nusantara. Menurutnya transportasi ini jadi bukti adanya penyebaran Covid-19 di luar Pulau Jawa, karena longgarnya pengawasan Pemerintah.

“Pemerintah justru sudah percaya diri untuk merelaksasi moda transportasi massal. Pemerintah harus fokus dan bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pemerintah daerah sudah habis-habisan menggunakan APBD untuk penanganan Corona, tetapi Pemerintah Pusat seperti bercanda,” kritisi politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Ia menyebutkan, salah satunya kasus positif Covid-19 di daerah pemilihannya, Kalimantan Timur, yang masih didominasi dari kasus impor dari klaster penyebaran maupun daerah terjangkit. Menurutnya, tidak ada klaster lokal di sana. Ekonomi memang penting, namun penyebab ekonomi melesu sekarang ini juga karena pandemi. 

“Saya berharap bangsa kita bisa melewati pandemi ini, karena ibaratnya kita masih di lereng belum melewati puncak (pandemi Covid-19). Kalau relaksasi (transportasi) ini kemudian berjalan mulai besok, saya bisa bayangkan akan ada penambahan-penambahan pasien, khususnya di luar Jakarta,” tandas Irwan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa seluruh moda transportasi komersial untuk angkutan penumpang, baik darat, laut, maupun udara akan kembali beroperasi mulai besok, 7 Mei 2020. Namun, Budi Karya menegaskan, perjalanan atau mudik dengan moda transportasi apapun tetap dilarang.

Langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan masukan dari Menko Perekonomian dan stakeholder lainnya. “Agar perekonomian nasional tetap berjalan, diperlukan relaksasi untuk angkutan logistik agar tidak dibatasi serta memberikan pengecualian pergerakan orang dengan kepentingan khusus,” kata Budi Karya.

Budi Karya menjelaskan, kriteria pengecualian adalah orang yang bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum antara lain kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, percepatan penanganan Covid-19.

Selanjutnya, pasien yang membutuhkan penanganan medis, kepentingan mendesak keluarga yang meninggal dunia serta pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri dan pulang ke daerah asal. “Mereka ini nanti bisa diberikan rekomendasi untuk melakukan perjalanan,” tutur Budi Karya. (par)