October 25, 2020

Work From Home Bukan Keputusan Kepala BNPB, Keputusan Siapa?


Businesstoday.id, Jakarta – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo, mengatakan, bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020.

“Mengenai hal tersebut dikembalikan dan ditentukan oleh pemangku kebijakan seperti kepala daerah atau menteri atau pimpinan kantor masing-masing,” kata Agus di Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Menurut Agus, WFH salah satunya untuk melakukan jarak sosial atau social distancing seperti menghindari pertemuan di ruang publik dalam jumlah massa yang banyak, untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (Covid)-19 kepada dan dari orang lain.

Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana

Dalam kesempatan ini, Agus juga menjelaskan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana. Menurut Perpres No. 17 Tahun 2018, Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu adalah status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.

Kondisi saat itu, lanjut Agus, wabah penyakit virus Corona sudah merebak di Wuhan Cina, sehingga Pemerintah Indonesia mengevakuasi 238 WNI pulang ke Indonesia dan diobservasi di Pulau Natuna.

“Untuk mendukung penanganan tersebut memerlukan dukungan penanggulangan bencana secara darurat dan cepat serta dukungan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB,” kaytanya.

Pada saat itu belum ada status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun Kepala Negara. Maka Kepala BNPB menetapkan status keadaan tertentu berdasarkan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Kordinator PMK pada tanggal 28 Januari 2020. (gat)


Leave a Reply

Your email address will not be published.