Transaksi TPPU yang Berkaitan dengan K Kampanye Pemilihan Umum 2024 Meningkat 100 Persen

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 15 Desember 2023 - 07:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.. (Dok. Kemenag.go.id)

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.. (Dok. Kemenag.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester I 2023.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen.”

“Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” kata Ivan.

Ivan menyamoaikan hal itu usai menghadiri acara “Diseminasi: Securing Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara” di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.

Baca artikel lainnya di sini : Giliran Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Diperika Tim Penyidik Gabungan Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri

Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

“Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu darimana kalau RKDK tidak bergerak?”

“Kita melihat ada potensi seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye,” kata Ivan.

Lihat juga konten video, di sini: Prabowo Subianto Resmi Buka Turnamen U-17 Nusantara Open 2023, Diikuti 16 Klub Sepak Bola U-17

Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa.”

“Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU,” kata Ivan menambahkan.

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana.

Salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan Pemilu.

“Pada prinsipnya kita ingin kontestasi dilakukan melalui adu visi-misi bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal,” kata Ivan.

Adapun berdasarkan data 2022, Pada 2022, sepanjang periode 2016 sampai 2021 PPATK telah membuat 297 hasil analisis.

Yang melibatkan 1.315 entitas yang diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun.

PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun.***

Berita Terkait

Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jadi Calon Wagub Sumatera Utara
Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Beredar Lagu
Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi
Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan, Begini Penjelasan Pihak Istana
Prabowo Sambut Sambut Hangat Kedatangan Surya Paloh di Kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan
Terkait Pembentukan Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran, Partai Golkar Angkat Bicara
Istana Buka Suara Soal Narasi Presiden Jokowi Terlibat dalam Pengangkatan Menteri Kabinet Prabowo – Gibran
Pengamat Tanggapi Keraguan Sejumlah Pihak Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 9 Juli 2024 - 15:30 WIB

Partai Gerindra Tanggapi PKB Terkait Usulan Selebriti Nagita Slavina untuk Jadi Calon Wagub Sumatera Utara

Selasa, 18 Juni 2024 - 09:51 WIB

Nama-nama yang Diprediksi akan Jadi Menteri Kabinet Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Beredar Lagu

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:41 WIB

Menangkan Pilkada 2024, Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi

Jumat, 24 Mei 2024 - 19:00 WIB

Presiden Jokowi Dipastikan Tak Hadir di Rakernas PDI Perjuangan, Begini Penjelasan Pihak Istana

Kamis, 25 April 2024 - 18:23 WIB

Prabowo Sambut Sambut Hangat Kedatangan Surya Paloh di Kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan

Sabtu, 30 Maret 2024 - 11:47 WIB

Terkait Pembentukan Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo – Gibran, Partai Golkar Angkat Bicara

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:56 WIB

Istana Buka Suara Soal Narasi Presiden Jokowi Terlibat dalam Pengangkatan Menteri Kabinet Prabowo – Gibran

Selasa, 19 Maret 2024 - 11:55 WIB

Pengamat Tanggapi Keraguan Sejumlah Pihak Soal Kemampuan Gibran dalam Bursa Calon Ketua Umum Golkar

Berita Terbaru