Bersihkan Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Tak Ada yang Tak akan Kita Buka, Semua Kita Buka

Avatar photo

- Pewarta

Minggu, 12 Maret 2023 - 10:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

INFOEKONOMI.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskam bahwa pihaknya akan buka semuanya terkait pembersihan Kementerian Keuangan.

“Tidak ada yang tidak akan kita buka, semua kita buka,” tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 11 Maret 2023.

Dia juga mengaku sangat senang mendapat dukungan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang meyakinkan.

Bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepimimpinannya untuk melakukan tindakan yang konsisten dalam menegakkan hukum.

“Saya juga akan senang dalam kasus ini mendapat dukungan dan dorongan terus menerus.”

“Dari Pak Mahfud maupun instansi lain PPATK, APH di dalam menjalankan tugas untuk membersihkan Kementerian Keuangan.” Imbuhnya.

Luruskan impresi dari Menko Polhukam Mahfud MD

Sri Mulyani juga meluruskan kesan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD

Menkeu menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti 266 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dari surat-surat tersebut, kita telah melakukan tindak lanjut, semuanya.” kata Sri Mulyani Indrawati.

“Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini,” kata Sri Mulyani.

Ia menyampaikan sebanyak 266 surat dari PPATK terkait dugaan harta tidak wajar di lingkup kerjanya sejak 2007 hingga 2023 tersebut.

Sebanyak 70 persen merupakan tindak lanjut atas permintaan Kemenkeu sendiri dan sisanya temuan dari PPATK.

“Sebetulnya, 185 adalah permintaan dari kami. Jadi kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi”.

“Menyangkut biasanya suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan karena bertugas mengawasi, membimbing,” ucapnya.

964 pegawai diduga melakukan tindak pidana pencucian uang

Dari ratusan surat tersebut, lanjutnya, sebanyak 964 pegawai yang diidentifikasi diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kemudian sebanyak 86 surat ditindaklanjuti dengan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) lantaran informasi dari PPATK belum cukup memadai.

Lalu, telah dilakukan audit investigasi kepada 126 kasus dan rekomendasi hukum disiplin  diberikan kepada 352 pegawai

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Yang mengacu pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN.

Kemudian, ada beberapa surat yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawainya telah pensiun

tidak ditemukan informasi lebih lanjut atau tidak menyangkut pegawai yang bukan dari Kementerian Keuangan.

“Ada 16 kasus yang kami melimpahkan ke APH (Aparat Penegak Hukum) karena kami Kementerian Keuangan adalah bendahara negara, kami bukan aparat penegak hukum.

Jadi dalam hal ini, jika ada kasus yang menyangkut tindakan hukum, itulah yang kami sampaikan kepada APH,“ jelasnya.***

Berita Terkait

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk
Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024, BRI Kembali Cetak Prestasi di Kancah Global
Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025
Dukungan Solvabilitas yang Tinggi, OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada Juni 2024 Terjaga Stabil
Harga Gas Murah Belum Diperluas ke Semua Sektor Industri, Airlangga Hartarto: dalam Proses Pengkajian
Konvensi Nasional RSKKNI: Upaya Pengembangan Kompetensi dan Perlindungan Konsumen Keuangan
OJK Ajak Seluruh Stakeholders Sumbangkan Masukan dalam Konvensi RSKKNI
BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Resmi Digelar di Surabaya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Senin, 15 Juli 2024 - 11:49 WIB

Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024, BRI Kembali Cetak Prestasi di Kancah Global

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:04 WIB

Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025

Rabu, 10 Juli 2024 - 12:00 WIB

Dukungan Solvabilitas yang Tinggi, OJK Sebut Sektor Jasa Keuangan Indonesia pada Juni 2024 Terjaga Stabil

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:28 WIB

Harga Gas Murah Belum Diperluas ke Semua Sektor Industri, Airlangga Hartarto: dalam Proses Pengkajian

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:36 WIB

Konvensi Nasional RSKKNI: Upaya Pengembangan Kompetensi dan Perlindungan Konsumen Keuangan

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:51 WIB

OJK Ajak Seluruh Stakeholders Sumbangkan Masukan dalam Konvensi RSKKNI

Senin, 8 Juli 2024 - 23:25 WIB

BNSP Turut Hadir: Konvensi Nasional RSKKNI Manajemen Risiko Perbankan Resmi Digelar di Surabaya

Berita Terbaru