Dilakukan Secara Ilegal, Hippindo Dukung Pemerintah Hentikan Praktik Impor Pakaian Bekas

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 20 Maret 2023 - 06:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pakaian Bekas Impor. (Pixabay.com/distelAPPArath)

Ilustrasi Pakaian Bekas Impor. (Pixabay.com/distelAPPArath)

INFOEKONOMI.COM – Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mendukung upaya pemerintah menghentikan praktik impor pakaian bekas yang dilakukan secara ilegal.

“Selaku asosiasi yang memiliki toko dan menjual merek global, kami pasti keberatan bila barang bekas dengan merek sama.”

“Meskipun jumlah yang masuk misalnya kecil, tetap akan mematikan toko kami yang menjual barang baru termasuk masalah paten HAKI merek apalagi bila barang bekasnya palsu.”

“Orang luar negeri akan takut berinvestasi di Indonesia bila hal ini tidak diatur,” katanya di Jakarta, Minggu 19 Maret 2023.

Konten artikel ini dikutip dari media online Bisnisnews.com, salah satu portal berita  terbaik di Indonesia.

Budihardjo menambahkan penting untuk digarisbawahi dan dipisahkan narasi thifting atau praktik membeli pakaian bekas yang merupakan bagian dari gaya hidup dengan maraknya impor pakaian bekas ilegal dalam jumlah yang masif.

“Hal ini secara perlahan akan mengubah lanskap dan berpotensi menguasai ekosistem ritel market di Indonesia serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah tentu mendukung aspek positif yang ada di dalam budaya thrifting yang salah satu aspek positifnya adalah upaya masyarakat terutama anak muda yang sadar untuk mengurangi limbah pakaian yang banyak diciptakan dari budaya over comsumption yang bisa merusak lingkungan adalah pilihan gaya hidup.

“Namun, harus diperjelas bahwa memperjualbelikan barang bekas tentunya bukan dilarang jika asalnya adalah dari perputaran atau pertukaran tangan di dalam negeri,” tegas Budihardjo.

Oleh karena itu, penolakan masuknya barang-barang bekas dari luar itu bukan hanya permasalahan thrifting, tapi penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri atau impor pakaian bekas secara ilegal.

Selain itu, thrifting juga tidak sesuai dengan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat mencintai produk dalam negeri yang digaungkan melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan 40 persen belanja pemerintah wajib membeli produk lokal.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Maka dari itu, ini adalah momen untuk mendorong para importir mengajak partner-nya membuat produk di dalam negeri (kebijakan substitusi impor) bukan hanya pakaian jadi.”

“Dalam upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri dan multiplier effect dari penciptaan lapangan kerja di Indonesia,” ucap dia.

Tak hanya itu, dia juga menyarankan adanya pembatasan masuknya barang-barang impor lewat e-commerce crossborder.

Menurutnya, pemerintah perlu mengatur batas terendah harga yang boleh diimpor dan penghentian ritel daring langsung dari luar negeri.***

Berita Terkait

Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500
PT Garuda Indontesia Raih Peringkat IdBBB dari PT Pefindo, Outlook Stabil dan Penuhi Kewajiban Jangka Panjang
Vesri Majalah Bisnis Global Fortune, PT Waskita Karya Tbk Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500
PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik
Maskapa Penerbangan PT Garuda Indonesia Beberkan Sejumlah Strategi untuk Meraih Rp49 Triliun pada 2024
Harga Tahu dan Tempe Berpotensi Alami Kenaikan Akibat Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS
Bapanas Dorong Pelaku Industri Gula Rancang Strategi Persiapan untuk Hadapi Tantangan Pangan Global
Inilah 4 BUMN yang Memiliki Peluang Bangkit Kembali dari 21 BUMN yang Berstatus Titip Kelola di PT PPA
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 08:06 WIB

Dolar AS Menguat, Harga Eceran Tertinggi MinyaKita Jadi Rp15.700 per Liter, Naik dari Rencana Rp15.500

Sabtu, 13 Juli 2024 - 08:43 WIB

PT Garuda Indontesia Raih Peringkat IdBBB dari PT Pefindo, Outlook Stabil dan Penuhi Kewajiban Jangka Panjang

Rabu, 10 Juli 2024 - 09:24 WIB

Vesri Majalah Bisnis Global Fortune, PT Waskita Karya Tbk Masuk dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500

Selasa, 9 Juli 2024 - 11:30 WIB

PT Sinarmas Asset Management Kolaborasi dengan Artificial Intelligence untuk Hasilkan Return yang Lebih Baik

Kamis, 4 Juli 2024 - 11:17 WIB

Maskapa Penerbangan PT Garuda Indonesia Beberkan Sejumlah Strategi untuk Meraih Rp49 Triliun pada 2024

Sabtu, 29 Juni 2024 - 15:57 WIB

Harga Tahu dan Tempe Berpotensi Alami Kenaikan Akibat Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS

Rabu, 26 Juni 2024 - 08:37 WIB

Bapanas Dorong Pelaku Industri Gula Rancang Strategi Persiapan untuk Hadapi Tantangan Pangan Global

Selasa, 25 Juni 2024 - 07:27 WIB

Inilah 4 BUMN yang Memiliki Peluang Bangkit Kembali dari 21 BUMN yang Berstatus Titip Kelola di PT PPA

Berita Terbaru

Kipas angin dinding Cosmos 12-DWF.

Lifestyle

Cara Memilih Jenis Kipas Angin yang Tepat untuk Rumah Anda

Selasa, 23 Jul 2024 - 09:30 WIB