BISNISPOST.COM – Kementerian Keuangan mengungkapkan alasan melakukan prefunding atau penerbitan surat utang sebelum tahun anggaran berjalan sebesar.
Surat utang sebesar Rp85,9 triliun bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.
Dikutip Harianinvestor.com, refunding tersebut akan mengurangi penerbitan surat utang pada tahun anggaran 2025.
Baca Juga:
Berkat LinkUMKM BRI Pengusaha Ini Mampu Naik Kelas, Kembangkan Produk dan Perluas Skala Usaha
Mendapat Sentuhan Pemberdayaan BRI, Inilah Kisah Sukses UMKM ‘Bali Nature’ yang Go Internasional
Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah sepakat untuk melakukan penukaran utang.
Atas Surat Berharga Negara (SBN) pembiayaan COVID-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 triliun, sehingga mengurangi penerbitan di pasar perdana.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan hal itu dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2024).
“Terkait dengan tantangan global yang masih besar, kami antisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan biaya atau cost of fund yang wajar dan risiko yang terkelola dengan baik,” kata Suminto
Pada APBN 2025, Pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga:
UMKM Kopi Bertumbuh hingga Go Global Berkat Pemberdayaan BRI, Serius Pangan Nusantara
Garap Pasar Luar Negeri, BRI Dorong UMKM Minuman Herbal Semakin Percaya Diri
Pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp775,9 triliun melalui pembiayaan utang dan Rp159,7 triliun melalui pembiayaan non-utang.
Untuk pembiayaan utang, sebesar Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN. Sementara Rp133,3 lainnya berasal dari pinjaman.
“Namun demikian, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang.”
“Ssehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” ujar Suminto.
Selain melalui penerbitan surat utang, Pemerintah juga masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).
Dari APBN 2024 sebesar Rp45,4 triliun yang dapat digunakan sebagai penopang pembiayaan.
Kemudian, juga ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2024 yang juga dapat digunakan sebagai bantalan tambahan bagi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.
Adapun APBN 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29 persen terhadap PDB.
Persentase itu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2024.
Pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sementara sebesar Rp2.842,5 triliun.
Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun. Keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp19,4 triliun.
Realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp553,2 triliun, dengan SILPA Rp45,4 triliun.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Haibisnis.com dan Infokumkm.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Fokussiber.com dan Cekfaktanya.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Kabarkalbar.com dan Bogorterkini.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).
Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).
Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.
Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
