KPK Minta Klarifikasi Hingga 8,5 Jam, Begini Komentar Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 2 Maret 2023 - 07:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. (Instagram.com/@allartis)

Eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. (Instagram.com/@allartis)

INFOEKONOMI.COM – Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo enggan berkomentar usai menjalani klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 8,5 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafael tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023, sekitar pukul 07.45 WIB dan masuk ke ruang pemeriksaan pukul 09.03 WIB.

Dia kemudian meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 17.32 WIB.

Saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Rafael tak mau memberikan komentar terkait klarifikasi yang baru saja dilaksanakan.

“Bisa ditanyakan kepada KPK,” kata Rafael singkat.

Rafael hanya mengatakan hadir untuk memenuhi undangan klarifikasi yang dilayangkan KPK kepada dirinya.

“Jadi, saya telah memenuhi kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi atas undangan yang diberikan oleh KPK kepada saya,” tambahnya.

KPK memanggil Rafael Alun untuk klarifikasi terkait ketidaksesuaian antara profil harta kekayaan miliknya hingga Rp56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu.

Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio (MDS), menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak seorang Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Jonathan Latumahina.

Saat melakukan tindak pidana kekerasan, Mario Dandy membawa mobil Rubicon yang kemudian terkuak bahwa mobil mewah itu menunggak pajak.

Sebagai anak seorang pejabat pajak, Mario Dandy kerap pamer kemewahan di media sosial, sehingga berakibat pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.***

Berita Terkait

Presiden Jokowi Komentari Insiden Penembakan yang Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump
Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi
Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya
Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri, Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang
Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan
Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam
BNSP Resmi Serahkan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Perkuat Kompetensi Pasar Modal
Kasus Impor Gula PT SMIP, Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 15 Juli 2024 - 07:23 WIB

Presiden Jokowi Komentari Insiden Penembakan yang Menimpa Mantan Presiden AS Donald Trump

Sabtu, 13 Juli 2024 - 10:02 WIB

Kasus Importasi Gula PT SMIP, Kejaksaan Agung Periksa Direktur Teknis Kepabeanan R Fadjar Donny Tjahjadi

Rabu, 10 Juli 2024 - 10:28 WIB

Terungkap OJK, Penyalahgunaan Dana Investor yang Dititipkan kepada Influencer Ahmad Rafif Raya

Rabu, 10 Juli 2024 - 08:19 WIB

Diserahkan Ditjen Minerba ke Kejaksaan Negeri, Penanganan Kasus Tambang Emas Tanpa Izin di Ketapang

Sabtu, 6 Juli 2024 - 09:52 WIB

Terkait Dugaan Mark Up Harga Impor Beras dari Vietnam Dilaporkan ke KPK, Perum Bulog Beri Tanggapan

Sabtu, 6 Juli 2024 - 08:35 WIB

Dapat Dukungan, Rencana Pembentukan Pansus Dugaan Mark Up Impor 2,2 Juta Ton Beras dari Vietnam

Sabtu, 6 Juli 2024 - 00:50 WIB

BNSP Resmi Serahkan Sertifikat Lisensi kepada LSP IKEPAMI, Perkuat Kompetensi Pasar Modal

Rabu, 3 Juli 2024 - 15:14 WIB

Kasus Impor Gula PT SMIP, Kejagung Sita Gula Kristal Putih 413 Ton dan Gula Kristal Mentah 300 Ton

Berita Terbaru