Menkeu Pastikan Kebijakan Pencadangan Belanja Tak Ganggu Anggaran Kementerian dan Lembaga

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 1 Maret 2023 - 03:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Dok. Kemenkeu.go.id)

INFOFINANSIAL.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja tidak akan mengganggu anggaran prioritas kementerian/lembaga (K/L),

“Semua program prioritas yang paling penting tetap jalan.”

“Anggaran yang dicadangkan merupakan dana program yang dianggap tidak prioritas,” ungkap Sri Mulyani dalam acara CNBC Economic Outlook 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa 28 Februari 2023.

Ia menjelaskan pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja tahun anggaran 2023 bertujuan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik. Dana yang dicadangkan sebesar 5 persen dari alokasi dana.

Dalam kebijakan pencadangan belanja K/L, masing-masing K/L memberikan nama program yang dianggap tidak prioritas kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dicadangkan dananya.

Sri Mulyani mengungkapkan rata-rata realisasi belanja K/L hingga akhir tahun sebesar 94-95 persen dan sangat jarang menyentuh angka 100 persen, sehingga pencadangan 5 persen dana tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja dan tetap bisa mencapai target pembangunan dari masing-masing K/L.

Pencadangan anggaran penting dilakukan untuk menghadapi berbagai gejolak dan ketidakpastian yang masih akan muncul, misalnya saat pandemi COVID-19 di mana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah menyangga dan menyerap berbagai guncangan yang muncul.

Saat pandemi melanda, kejutan kepada perekonomian datang dari berbagai sisi baik dari penerimaan maupun belanja negara.

“APBN meredam kejutan karena kalau kita tidak punya APBN yang kuat, kejutan akan membuat ekonomi turun sangat dalam.”

“APBN menyerap kejutan yang luar biasa besar saat itu,” tuturnya.***

Berita Terkait

Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Pimpin 12 Menteri
Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis, Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar
CSA Index Januari 2025 Naik ke 84,2, Optimisme January Effect Dorong Aktivitas Pasar Saham
Kemenkeu Ungkap Alasan Terbitkan Surat Utang Rp85,9 Triliun Sebelum Tahun Anggaran Berjalan
Untuk Barang Mewah, Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen
Banyak Pihak yang Tak Yakin dengan Target Pertumbuhan 8 Persen, Prabowo Subianto: Ya Kita Buktikan!
Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun, Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM
Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk BPR Syariah
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 11 Januari 2025 - 15:32 WIB

Bahlil Lahadalia Jadi Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Pimpin 12 Menteri

Kamis, 9 Januari 2025 - 07:23 WIB

Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis, Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:17 WIB

CSA Index Januari 2025 Naik ke 84,2, Optimisme January Effect Dorong Aktivitas Pasar Saham

Selasa, 7 Januari 2025 - 11:14 WIB

Kemenkeu Ungkap Alasan Terbitkan Surat Utang Rp85,9 Triliun Sebelum Tahun Anggaran Berjalan

Sabtu, 4 Januari 2025 - 16:17 WIB

Untuk Barang Mewah, Kemenkeu Rilis PMK 131 2024 Tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai 12 Persen

Selasa, 31 Desember 2024 - 09:50 WIB

Banyak Pihak yang Tak Yakin dengan Target Pertumbuhan 8 Persen, Prabowo Subianto: Ya Kita Buktikan!

Rabu, 25 Desember 2024 - 08:56 WIB

Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun, Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM

Selasa, 24 Desember 2024 - 16:12 WIB

Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan, Termasuk BPR Syariah

Berita Terbaru